BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui peluncuran LINK KUR (Layanan Integrasi, Navigasi, dan Kolaborasi Kredit Usaha Rakyat).
Program tersebut diluncurkan dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79, bersamaan dengan penandatanganan MoU Pengembangan Wirausaha dan UMKM 2026–2029.
Kerja sama tersebut melibatkan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUKMP), Dekranasda, Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BSI, PNM serta Indosat.
Kepala DKUKMP Balikpapan Heruressandy Setia Kesuma mengatakan LINK KUR tidak dirancang sekadar untuk mengejar tingginya angka penyaluran kredit.
Baca Juga: Capaian Sensus Ekonomi 2026 Balikpapan Tembus 73 Persen, BPS Targetkan Rampung Akhir Agustus
Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk memastikan UMKM mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan sehingga lebih siap mengakses pembiayaan.
“Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi mewujudkan UMKM Balikpapan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.
UMKM Belum Layak Kredit Akan Didampingi
Heru menjelaskan salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui LINK KUR adalah keberadaan pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
Melalui program tersebut, UMKM tidak langsung berhenti pada tahap pengajuan kredit. Pelaku usaha yang belum layak akan diidentifikasi kendalanya, kemudian mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan usaha.
Dengan pola tersebut, UMKM diharapkan secara bertahap dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memperoleh akses kredit pada tahap berikutnya.
“UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan akan didampingi, diidentifikasi kendalanya dan dibantu meningkatkan kesiapan usahanya agar ke depan semakin layak memperoleh akses pembiayaan,” jelas Heru.
Menurutnya, ukuran keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari besarnya nilai kredit yang disalurkan.
Peningkatan kapasitas usaha, perluasan pasar dan kemampuan UMKM untuk naik kelas menjadi indikator yang lebih penting.
Perkuat Integrasi Data UMKM
Selain memperluas akses pembiayaan, MoU yang ditandatangani juga diarahkan untuk memperkuat sinergi pembinaan, pemberdayaan serta pertukaran data UMKM.
Integrasi data dinilai penting agar lembaga pembiayaan dan pemerintah dapat memahami kondisi serta kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat.
Heru menilai pemerintah tidak dapat membangun ekosistem UMKM secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan, dunia usaha dan pihak lainnya.
“Mari bersama mendukung penguatan ekosistem UMKM melalui data yang akurat, kolaborasi yang erat, dan akses pembiayaan yang semakin inklusif,” ungkapnya.
Ia berharap momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dapat menjadi titik penguatan kolaborasi dalam mendukung pelaku usaha di Balikpapan.
“Semangat Hari Koperasi Nasional ke-79 harus kita wujudkan dalam kerja nyata: kolaborasi semakin kuat, pembiayaan semakin mudah diakses,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan