KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memberikan tanggapan terkait operasional dan aktivitas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kota Minyak.
Fauzi menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah selama berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Namun dia memberi catatan terhadap rencana sinergi Kopdes Merah Putih sebagai penyuplai bahan baku untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Forum Ekraf Balikpapan Utara Audiensi dengan Camat, Bahas Sinergi Pentahelix
Berdasarkan temuan di lapangan, pengelola Kopdes dinilai belum menemukan formulasi harga yang pas untuk memasok kebutuhan bahan pokok program tersebut.
"Sampai saat ini hasil temuan di lapangan, pengelola koperasi desa itu belum menemukan formula harga yang tepat. Alokasi anggaran MBG dinilai terlalu murah untuk mengambil bahan baku seperti sembako dan kebutuhan lainnya," ungkap Fauzi.
Baca Juga: Pemkot dan DPRD Balikpapan Sepakati KUA-PPAS 2027, Pembangunan Dua Rumah Sakit Tembus Rp491 Miliar
Ia menekankan bahwa prinsip utama dari program ini adalah menggerakkan roda perekonomian warga lokal tanpa ada pihak yang dirugikan.
"Jangan ada pihak yang dirugikan. Saat masyarakat sudah dirugikan, saya pastikan program itu tidak akan berjalan," tegasnya.
Selain isu pasokan MBG, Kopdes Merah Putih ke depan juga diarahkan layaknya ritel modern yang wajib menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM lokal. Meski demikian, Fauzi menilai pendapatan dan nilai profitabilitas seluruh Kopdes di Balikpapan belum menunjukkan angka yang signifikan.
Baca Juga: Dari Benang ke Peluang, Peserta Kelas Menjahit Disiapkan Punya Bekal Buka Usaha
Menurutnya, masih terlalu dini untuk mengukur keuntungan (profit) dari program koperasi desa gagasan Presiden Prabowo Subianto. Integrasi dengan program MBG sebenarnya dinilai positif, selama tetap memegang teguh asas manfaat.
Fauzi mengingatkan risiko skema pembayaran yang lambat terhadap ketahanan modal koperasi. Kopdes saat ini mengelola modal pribadi dari para anggota. “Jika mereka menyuplai bahan baku untuk MBG tetapi pembayarannya lambat, justru akan menyulitkan perputaran ekonomi di internal koperasi itu sendiri," terangnya.
Baca Juga: 15 Desa di Kutim Masuk Program Desa Siaga TBC Menuju Target Eliminasi 2030
Menanggapi kabar adanya Kopdes di Balikpapan yang diklaim mampu mencetak omzet hingga Rp500 juta per bulan, Komisi II DPRD berencana melakukan verifikasi langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami akan konfirmasi lebih lanjut ke OPD terkait mengenai berapa sebenarnya pendapatan bersihnya. Jangan sampai nilai Rp500 juta itu hanya sekadar perputaran uang yang ada,” pungkas Fauzi. (*)
Editor : Sukri Sikki