KALTIMPOST.ID,BALIKPAPAN–Capaian fantastis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Balikpapan yang mencatatkan total omzet sebesar Rp 1,6 miliar pada periode Januari hingga April 2026 mendapat sorotan dari DPRD Kota Balikpapan.
Dewan menilai angka tersebut perlu dicermati kembali mengingat operasional sejumlah gerai di lapangan dinilai belum sepenuhnya stabil.
Baca Juga: Penumpang Pesawat Domestik Kaltim Naik 10,87 Persen, Bandara Sepinggan Masih Jadi Andalan
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi di tingkat gerai sejauh ini belum signifikan. Karena itu, ia mempertanyakan besarnya angka omzet yang tercatat oleh dinas terkait.
"Masih banyak KKMP yang belum beroperasional secara maksimal dan perputaran ekonominya belum signifikan, tapi catatan omzetnya sudah demikian. Sejauh dari pemantauan saya, pendapatannya belum stabil. Contohnya di Graha Indah dan Batu Ampar, gerainya baru jadi. Nanti saya pastikan lagi terkait capaian omzet tersebut," kata Fauzi kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: 1.000 Tambang Timah Ilegal Ditutup, Prabowo Soroti TNI-Polri: Kok Bisa Tak Tahu?
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan, Heruressandy Setya Kusuma, menyampaikan bahwa sebanyak 33 dari total 34 unit KKMP di Balikpapan telah aktif beroperasi dan menyumbang akumulasi omzet Rp 1,6 miliar. Sementara satu unit tersisa masih terhambat kendala kepengurusan.
Penyumbang pendapatan terbesar sejauh ini tercatat dari KKMP Manggar dan KKMP Graha Indah. KKMP Manggar bahkan mencatatkan omzet hingga Rp 500 juta per Juli 2026 melalui beragam jenis usaha, sedangkan KKMP Graha Indah aktif menyerap hasil panen telur lokal dari peternak sekitar.
Baca Juga: Cetak SDM Tangguh, Kwarcab Pramuka Balikpapan Dorong Optimalisasi Ekstrakurikuler di Sekolah
Kendala Sinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Selain menyoroti akurasi data omzet, Komisi II DPRD Balikpapan juga mengawal rencana sinergi KKMP sebagai pemasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fauzi menyebut, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi antara pengelola KKMP dan penyelenggara MBG lantaran belum ditemukannya formula harga yang tepat.
Baca Juga: Sudah Belasan Tahun Menunggu, MHA Wehea Kutim Masih Berhadapan dengan Persoalan Batas Adat
"Dianggapnya penetapan harga beli dari program MBG terlalu murah untuk mengambil bahan sembako ke Koperasi Merah Putih. Makanya belum ada kesepakatan sinergitas sejauh ini," terangnya.
Fauzi mendorong Pemkot Balikpapan untuk lebih berfokus pada penguatan dan pengembangan internal KKMP yang sudah terbentuk agar perputaran modal anggota tidak terganggu.
Baca Juga: Pekerjaan DPT Dimulai di Gunung Lantuq, Perkuat Stabilitas Jalan Perbatasan Kaltim–Kalteng
"Harus ada asas manfaat yang saling menguntungkan. Modal yang digunakan saat ini adalah modal pribadi anggota. Jika nanti mereka memasok ke dapur MBG lalu pembayarannya lambat, repot nanti koperasinya tidak bisa berputar. Jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan salah satu pihak," tegasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko