KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih harus menghadapi tekanan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Hal ini terjadi lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum tersalurkan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBD 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa total dana kurang salur yang menjadi hak Kota Balikpapan mencapai Rp425 miliar. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat baru menyalurkan sebagian kecil dari jumlah tersebut.
“Statusnya dana ini juga baru kita terima seminggu lalu sebesar Rp12 miliar. Sedangkan sisanya, sekitar Rp413 miliar, masih belum jelas penyalurannya,” ujar Agus Budi Prasetyo, Senin (17/8/2026).
Baca Juga: Waduk Manggar Menyusut 2,5 Meter Akibat Kemarau, Dirut PTMB Ungkap Kondisi Pasokan Air Balikpapan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyiapkan alokasi tambahan bantuan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk 490 pemerintah daerah di Indonesia. Purbaya menegaskan dana tersebut bukan dana Transfer ke Daerah (TKD), melainkan bantuan khusus untuk menjaga kestabilan keuangan daerah.
Namun, Agus Budi meluruskan anggapan tersebut. Menurutnya, alokasi yang dimaksud oleh Kementerian Keuangan pada dasarnya tetap merupakan bagian dari dana kurang salur daerah.
“Kami tadinya berpikir dari Menteri Keuangan ada alokasi khusus. Namun ternyata yang dimaksud ini tetap dana kurang salur kita,” jelasnya.
Baca Juga: Antrean Biosolar Belum Terurai, Tambahan Kuota untuk Kutim Belum Ada Kepastian
Agus Budi juga menegaskan bahwa segala bentuk bantuan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah secara aturan tetap dikategorikan sebagai Transfer ke Daerah (TKD).
Penyaluran dana sebesar Rp12 miliar dinilai belum mampu menutupi angka defisit anggaran Pemkot Balikpapan yang masih tergolong besar. Padahal, kebutuhan anggaran daerah sangat bergantung pada pencairan sisa dana kurang salur Rp425 miliar tersebut.
Baca Juga: Bupati Resmikan Playground Ujoh Bilang: Ruang Bermain Anak Sekaligus Sumber Pendapatan Kampung
Akibat kondisi ini, Pemkot Balikpapan terus mengetatkan efisiensi anggaran di berbagai sektor kegiatan. “Sekarang kami masih harus mencari dana sekitar Rp290 miliar untuk menutup kebutuhan,” kata Agus.
Guna mengatasi persoalan ini, Pemkot Balikpapan mengandalkan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akan memimpin koordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat.
“Kalau dari pemerintah kabupaten atau kota menagih secara sendiri-sendiri, sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh,” pungkas Agus. (*)
Editor : Sukri Sikki