KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 24 Agustus 2026, capaian aktivasi baru mencapai 19,34 persen, masih di bawah target nasional sebesar 30 persen yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri hingga Desember 2026.
Untuk mengejar target tersebut, Disdukcapil Balikpapan memperkuat kolaborasi dengan pihak kelurahan dan ketua RT.
Kepala Disdukcapil Balikpapan Tirta Dewi mendorong ketua RT sebagai ujung tombak pelayanan publik untuk lebih aktif mengajak warga mengurus IKD. Salah satu upaya yang didorong adalah memanfaatkan fitur Wacat Pantau.
Baca Juga: Sidang Korupsi JMB: Pengacara Ginarsa Soroti Peta Bidang HPL Separi dan Peralihan Saham
Melalui akun tersebut, RT dapat memantau data agregat warga, mulai dari kelahiran, kematian, hingga kepindahan. RT juga dapat melihat warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, akta kelahiran, atau akta perkawinan.
"RT juga dapat melihat warga yang belum merekam KTP-el, akta kelahiran, atau akta perkawinan," ujar Tirta Dewi.
Selain mengoptimalkan peran RT, Disdukcapil Balikpapan juga memaksimalkan fasilitas pelayanan di tingkat kelurahan. Saat ini, sebanyak 21 kelurahan telah dilengkapi alat untuk melakukan aktivasi IKD secara mandiri.
Sementara itu, 13 kelurahan lainnya belum memiliki peralatan aktivasi. Beberapa di antaranya adalah Kelurahan Damai Baru, Damai Bahagia, dan Sepinggan Raya.
Untuk kelurahan yang belum memiliki peralatan, Disdukcapil menyiapkan layanan jemput bola. Petugas akan mendatangi lokasi apabila pihak kelurahan mengajukan permintaan pelayanan.
"Peralatan sudah kami siapkan. Jika kelurahan yang belum memiliki alat mengajukan permintaan, petugas kami siap datang membantu pelayanan di lokasi," kata Tirta.
Baca Juga: Azellen Soccer dan Menarung Juara, Bibit Muda Sepak Bola Kubar Mulai Menunjukkan Taji
Menurutnya, pencapaian target aktivasi IKD tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu, warga diharapkan memanfaatkan fasilitas pelayanan yang tersedia di kelurahan masing-masing.
"Kami berharap warga memanfaatkan fasilitas di kelurahan masing-masing. Tanpa dukungan masyarakat, proses aktivasi IKD tentu akan mengalami perlambatan," pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi