KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Keberhasilan Balikpapan City Trans (Bacitra) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengusulkan layanan angkutan kota dengan skema Buy The Service (BTS) diterapkan di Samarinda.
Usulan tersebut disampaikan Pemprov Kaltim seiring rencana kelanjutan program BTS dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selama dua tahun terakhir, Bacitra mendapat respons positif dari masyarakat Balikpapan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Yusliando mengatakan, tingkat keterisian penumpang atau load factor Bacitra bahkan konsisten berada di atas 90 persen.
Baca Juga: Hari-Hari Ungu Kembang Perawan
“Kami berharap layanan skema BTS bisa diselenggarakan juga di Samarinda. Gubernur siap mendukung dengan target mampu terwujud pada 2027,” ujar Yusliando.
Menurut dia, perluasan layanan angkutan massal menjadi salah satu strategi untuk memperkuat mobilitas masyarakat. Sekaligus membangun sistem transportasi yang nyaman, aman, dan berkelanjutan di Kaltim.
Selain mengusulkan BTS di Samarinda, Pemprov Kaltim juga mendorong penyediaan bus berbasis listrik atau Electric Vehicle (EV) untuk rute Balikpapan–IKN dan Samarinda–IKN.
Usulan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan modern yang mengedepankan konsep ramah lingkungan.
“Ke depan di IKN tidak ada lagi kendaraan berbasis fosil, tetapi harus ramah lingkungan. Kami berharap penyediaan kendaraan bus berbasis EV bisa diwujudkan di Kalimantan Timur,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan implementasi Zero ODOL 2027.
Baca Juga: Bazar Buku Murah Digelar di Balikpapan, Semua Koleksi Dibanderol di Bawah Rp 100 Ribu
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenhub diminta membangun fasilitas jembatan timbang di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim).
“Jalan di kawasan ini sering kali dilalui kendaraan ODOL. Untuk mengendalikan dan menjaga kemantapan jalan, perlu fasilitas jembatan timbang agar akses jalan dapat digunakan optimal oleh seluruh masyarakat,” tambah Yusliando.
Merespons usulan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rencana pembangunan layanan BTS di Samarinda melalui kajian lebih mendalam.
“Kami akan kaji urgensi dan situasi masyarakatnya terlebih dahulu agar stimulus yang diberikan tepat sasaran. Semoga tahun depan program tersebut sudah bisa dieksekusi,” pungkas Aan. (*)
Editor : Ery Supriyadi