KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan kesiapan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berlokasi di kawasan Bumi Perkemahan (Buper) Pramuka Kilometer 13.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 7 hektare dari total 25 hektare luas keseluruhan Bumi Perkemahan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada 2027 mendatang.
“Kami berharap anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat bisa turun tahun depan agar semakin cepat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak, Penumpang Domestik Bandara Sepinggan Balikpapan Turun 14 Persen
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk membantu warga kurang mampu agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak, utamanya bagi masyarakat yang terdata dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
Baca Juga: Menakar Solusi di Tengah Keterbatasan: Evaluasi Layanan Poliklinik RSUD HIS
Bagus menegaskan, Pemkot Balikpapan berkomitmen penuh mendukung akomodasi kebutuhan proyek ini. Pemerintah daerah mengambil tanggung jawab dalam penyediaan dan pematangan lahan.
“Ini bentuk program pemerintah pusat dan kita bantu, sekaligus menambah jumlah daya tampung sekolah,” ucapnya.
Baca Juga: 40 Paket Diduga Sabu-Sabu Ditemukan di Tiga Lokasi di Sangatta, Satu Disembunyikan di Bawah Batu
Menurut Bagus, Balikpapan hingga kini masih menghadapi tantangan keterbatasan daya tampung siswa. “Karena selama ini kita masih kekurangan sekolah. Semoga keberadaan Sekolah Rakyat nanti bisa membantu,” tuturnya.
Sekolah Rakyat akan mengusung konsep boarding school terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kawasan ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas ruang belajar, asrama, hingga sarana olahraga.
“Lahan seluas ini akan memberikan kemudahan siswa untuk belajar dan beraktivitas,” ujar Bagus.
Ia menambahkan, pemilihan lokasi ini merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah yang sudah ada. Terlebih, akses jalan menuju lokasi Kilometer 13 dinilai sudah memadai dan mudah dijangkau.
“Lokasi tidak masalah, tinggal bagaimana pematangan lahan dan perencanaan yang baik,” sebutnya.
Pemkot Balikpapan berharap alokasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp250 miliar dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi.
Sementara itu, opsi penggunaan lahan di kawasan Sirkuit Lamaru untuk sekolah rakyat dipastikan batal. Penyebabnya, akses jalan di wilayah tersebut masih sulit dan belum memadai bagi masyarakat.
“Mungkin lokasi di Lamaru akan kita alokasikan untuk sekolah negeri terintegrasi dengan syarat ketersediaan lahan 20 hektare,” pungkas Bagus. (*)
Editor : Sukri Sikki