KALTIMPOST.ID-Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Balikpapan mengalami ketimpangan parah.
Pemkot Balikpapan mengusulkan kuota pertalite sebesar 177.039 kiloliter (KL) pada 2026, tetapi BPH Migas hanya mengakomodasi 51.868 KL.
Kondisi serupa terjadi pada biosolar dari usulan 88.667 KL, kuota yang terealisasi hanya sekitar 83.214 KL.
Ketimpangan kuota inilah yang ditengarai menjadi pemicu utama antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Fakta itu ditemukan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Bagian Perekonomian Setkot Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (31/8).
Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat di Kubar, ISPU Tembus 209 dan Udara Sangat Tidak Sehat
Rapat ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota terkait penataan penyaluran BBM bersubsidi yang berlaku mulai 1 September 2026.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan akar masalah kemacetan lalu lintas di SPBU penyalur pertalite maupun biosolar adalah kurangnya kuota daerah.
“Permasalahannya tetap harus ada penambahan kuota,” ujar Adi setelah pimpin RDP yang berlangsung hingga sore hari.
Namun, lantaran kewenangan penambahan kuota berada di tangan BPH Migas, RDP menyepakati penyusunan rekomendasi bersama Pertamina Patra Niaga. DPRD Balikpapan bahkan siap terbang langsung ke Jakarta untuk mengawal usulan ini.
“Tadi disepakati bersama Pertamina Patra Niaga untuk membuat rekomendasi kepada BPH Migas. Mudah-mudahan kuotanya bisa ditambah,” kata Adi.
Baca Juga: Saat UMKM Hadapi Tekanan Ekonomi, Cake SalaKilo Pilih Ekspansi dari Balikpapan ke IKN
Selain kuota, DPRD Balikpapan mendesak perluasan titik distribusi. Saat ini, hanya 5 SPBU yang melayani pertalite bersubsidi.
Komisi II meminta jumlah tersebut ditambah menjadi 14 SPBU untuk pertalite dan 8 SPBU untuk biosolar, dari total 17 SPBU yang beroperasi di Balikpapan.
Pembatasan titik penyalur selama ini dipicu kekhawatiran dampak kemacetan lalu lintas serta gangguan terhadap aktivitas pedagang kaki lima di sekitar area SPBU.
“Saya meminta jadwal dari Pertamina Patra Niaga untuk bersama Komisi II berangkat ke BPH Migas guna meminta dan mengawal langsung penambahan kuota,” jelasnya.
Pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Pertamina Patra Niaga agar pertemuan di Jakarta berjalan efektif dan ditemui langsung oleh pemangku kebijakan penentu keputusan. (rd)
Editor : Romdani.