Atasi Keributan Antrean BBM di Balikpapan, DPRD Desak BPH Migas Penuhi Selisih 125 Ribu KL

Dina Angelina • Dipublikasikan Minggu, 13 September 2026 | 13:15 WIB
Antrean kendaraan mengular untuk mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Salah satu masalahnya karena kuota BBM bersubsidi dipangkas jauh dari usulan pemerintah kota. (ANGGI PRADITHA/KP)
Antrean kendaraan mengular untuk mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Salah satu masalahnya karena kuota BBM bersubsidi dipangkas jauh dari usulan pemerintah kota. (ANGGI PRADITHA/KP)    

 

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendatangi kantor BPH Migas di Jakarta untuk memperjuangkan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil menyusul pemangkasan kuota Pertalite tahun 2026 yang dinilai sangat jauh dari kebutuhan riil masyarakat Kota Balikpapan.

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Ambil Alih PSU Perumahan Terlantar, Pengembang Diberi Tenggat 6 Bulan

​Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sejatinya mengusulkan kuota Pertalite sebesar 177.039 kiloliter (KL) untuk tahun 2026. Namun, BPH Migas hanya menyetujui kuota sebesar 51.868 KL, sehingga terdapat selisih hingga 125.171 KL.

​Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mendesak BPH Migas agar memenuhi seluruh kekurangan kuota tersebut tanpa menjadikan batasan tertentu sebagai hambatan.

​“Saat ini terdapat selisih 125.171 KL, itu dapat dipenuhi semua. Jangan jadi sebuah pertimbangan BPH Migas,” tegas Taufik saat melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta.

Baca Juga:   Paser Tanggung 59 Cabor Porprov Kaltim VIII/2026, 5 Cabor Dibiayai Mandiri KONI

​Taufik juga meminta BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga untuk mempermudah izin dan penyaluran BBM ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada, serta tidak mempersulit investor lokal atau warga yang berniat membangun SPBU baru di Balikpapan.

Langkah ini dinilai penting untuk memecahkan persoalan antrean panjang BBM yang sering memicu keributan di lapangan. ​Ia menyayangkan ketimpangan ini mengingat Balikpapan merupakan salah satu daerah penopang ketahanan energi nasional yang memiliki kilang pengolahan minyak besar.

​“Kami penghasil minyak, ada tempat mengolah minyak di sana. Sekian puluh triliun untuk membangun kilang, tidak pernah kami ganggu,” sebutnya.

Baca Juga: PTGMI Kaltim Rayakan HUT Ke-30, Kampanyekan Indonesia Bebas Karies 2030  

​Menurut Taufik, kondisi krisis pasokan BBM di daerah penghasil minyak justru menunjukkan ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap masyarakat Balikpapan.

​“Tapi kalau keadaan begini, artinya pemerintah pusat sudah menzalimi warga Balikpapan. Saya cuma minta selesaikan permasalahan kami dengan tidak ada lagi keributan untuk antrean BBM di Kota Balikpapan,” tandasnya. (*)

Editor : Sukri Sikki
dprd balikpapan kuota Taufik Qul Rahman antrean bbm subsidi