Dilema Layanan Dasar, Fraksi NasDem Desak Pemkot Balikpapan Bentuk Satgas Penanganan Krisis

Dina Angelina • Dipublikasikan Selasa, 22 September 2026 | 18:08 WIB
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, menyampaikan pandangan fraksi terkait empat krisis pelayanan dasar warga dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa (22/9/2026). (FOTO: ANGGI PRADITHA/KP)
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, menyampaikan pandangan fraksi terkait empat krisis pelayanan dasar warga dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa (22/9/2026). (FOTO: ANGGI PRADITHA/KP)

BALIKPAPAN — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera mengambil langkah taktis untuk menangani empat krisis Pelayanan dasar yang tengah menghimpit warga. Salah satu solusinya, Pemkot diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Krisis Pelayanan Dasar.

​Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem, Swardi Tandiring, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (22/9/2026).

​Empat persoalan krusial yang disorot meliputi antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, krisis air bersih, hingga ancaman kabut asap.

​"Empat persoalan ini bukan masalah yang berdiri sendiri, namun ujian terhadap kehadiran negara di tengah masyarakat. Warga sudah lelah dengan alasan dan janji. Mereka butuh aksi nyata, kecepatan, dan solusi," tegas Swardi.

​Sorotan utama tertuju pada kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean warga hingga berjam-jam. Kebijakan pembatasan jam antrean di SPBU tertentu pada pukul 22.00–06.00 WITA pun dinilai belum menyelesaikan masalah.

​Fraksi NasDem meminta Pemkot Balikpapan bersama PT Pertamina memperketat distribusi dan pengawasan kuota BBM bersubsidi agar tidak menekan masyarakat kecil. Swardi menuntut adanya transparansi kuota serta penambahan titik pengawasan yang efektif di lapangan.

​Selain BBM, pasokan listrik yang tidak stabil dan pemadaman bergilir turut merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta berpotensi merusak alat elektronik warga. 

Terkait hal ini, Pemkot diminta memanggil manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Balikpapan untuk menjelaskan secara terbuka penyebab defisit daya dan kepastian jadwal pemulihan.

​Poin ketiga yang disorot adalah krisis pasokan air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Selain aliran air yang mengecil atau mati total, NasDem juga menyoroti adanya kasus warga yang sudah menanti sambungan baru namun belum mendapatkan pelayanan.

​Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem menuntut Pemkot Balikpapan melakukan audit total terhadap kinerja PTMB. Pemkot juga didorong menyiapkan antisipasi teknis, seperti percepatan proyek pipanisasi hingga integrasi sumber air eksternal agar tidak bergantung pada kondisi cuaca.

​Terakhir, mengenai ancaman kabut asap yang mulai mengganggu jarak pandang dan kesehatan, Fraksi NasDem meminta Dinas Kesehatan bersiaga menghadapi potensi lonjakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), khususnya pada anak-anak dan lansia. Penegakan hukum terhadap potensi titik api lokal serta koordinasi lintas daerah juga dinilai krusial.

“​Fraksi NasDem mendorong Pemkot Balikpapan untuk segera membangun komunikasi lintas instansi bersama Pertamina, PLN, dan PTMB demi merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya. (*)

Editor : Ismet Rifani
Fraksi Nasdem DPRD Swardi Tandiring Penanganan Krisis Pelayanan Dasar rapat paripurna dprd