KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyoroti munculnya kegiatan susulan bertajuk "tiba masa tiba akal" dalam proses pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Praktik ini dinilai mencederai kesepakatan bersama terkait efisiensi anggaran yang selektif dan berbasis skala prioritas.
Anggota Fraksi gabungan PKB Nurani dan Demokrat Taufik Qul Rahman, mengkritik keras indikasi ketidakterbukaan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tanpa koordinasi dan informasi memadai membuat legislatif kesulitan menjalankan fungsi pengawasan anggaran.
"Ibaratnya ada pola 'sulap anggaran' di tengah komitmen bersama untuk melakukan efisiensi," tegas Taufik usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balikpapan.
Baca Juga: Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat Pertanyakan Transparansi Pemkot Balikpapan
Taufik menegaskan, DPRD semestinya menerima surat tembusan atas setiap pos anggaran yang dialokasikan agar fungsi kontrol parlemen berjalan optimal.
"Ini yang saya sebut 'tiba masa tiba akal'. Ketika sudah kami ketahui, baru kebingungan. Ada yang mengaku dan tidak mengaku, tetapi berharap anggaran tersebut disetujui karena sudah berjanji dengan vendor," beber Taufik.
Ia menambahkan, pengawasan ketat ini merupakan bentuk tanggung jawab moral legislatif. Langkah tersebut penting demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dalam APBD digunakan secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Penyambungan Jargas Terkendala Suku Cadang, Proyek Banjir DI Panjaitan Balikpapan Menunggu
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan Wali Kota terhadap Raperda APBD Perubahan 2026, Pemerintah Kota Balikpapan memilih berhati-hati dan enggan memberikan penjelasan terburu-buru.
Plh Sekretaris Daerah Balikpapan Zulkifli hanya memberikan keterangan singkat terkait sorotan para wakil rakyat tersebut. "Tunggu kami jawab dalam agenda rapat paripurna Jumat ini," tuturnya.
Zulkifli menyatakan bahwa Pemkot Balikpapan akan menyampaikan jawaban resmi pada agenda paripurna berikutnya. Tanggapan tersebut mencakup sorotan penggunaan anggaran tanpa pembahasan intensif hingga evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Nanti kami siapkan jawaban dan tanggapannya secara resmi dalam rapat paripurna selanjutnya," pungkas Zulkifli. (*)
Editor : Duito Susanto