KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menepis tudingan bahwa pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 dilakukan secara tidak transparan atau mendadak. Seluruh program pembangunan telah melalui mekanisme pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan.
Alwi mencontohkan penganggaran pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi para pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan. Mengingat ketersediaan dana reguler yang terbatas, pemerintah daerah mengambil opsi pengalokasian dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Jika ada yang menyampaikan tidak dibahas, menurut saya keliru. Setahu saya, semua kegiatan harus dibahas. Mungkin masing-masing fraksi punya persepsi atau pandangan berbeda," ujar Alwi, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: DPRD Soroti 'Sulap Anggaran' APBD Perubahan 2026, Pemkot Balikpapan Pilih Buka Suara di Paripurna
Penggunaan dana BTT untuk penanganan dampak kebakaran yang menghanguskan 250 kios tersebut dipastikan sudah sesuai dengan prosedur operasional penanganan bencana publik.
"Saya pikir tidak ada yang salah menganggarkan dari dana BTT. Itu sudah sesuai mekanisme. Masa iya kita harus diam dan tidak memperhatikan para pedagang atau masyarakat yang terdampak musibah," tegasnya.
Alwi mengungkapkan, usulan awal kebutuhan pembangunan TPS Pasar Sepinggan mencapai Rp 4 miliar. Namun, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, alokasi yang disetujui melalui dana BTT akhirnya ditetapkan sebesar Rp 3 miliar.
Baca Juga: Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat Pertanyakan Transparansi Pemkot Balikpapan
"Hitungan kami sebenarnya angka itu masih kurang. Namun, tidak bisa dipaksakan karena kondisi anggaran daerah yang sangat terbatas," jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Alwi membeberkan bahwa Pemkot dan DPRD Balikpapan tahun ini harus menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Saat ini, Balikpapan memiliki alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat sekitar Rp 413 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, dana yang terealisasi baru sebesar Rp 12 miliar, sehingga terdapat potensi kurang salur mencapai Rp 400 miliar.
"Kami belum tahu bagaimana kelanjutannya dari pusat. Tapi intinya tidak pernah ada hal yang tidak transparan. Semua dana yang masuk pasti dibahas bersama," tegasnya.
Alwi berharap tahun depan kondisi efisiensi fiskal ini segera berakhir agar roda pembangunan fasilitas publik di Kota Minyak dapat kembali bergerak optimal. (*)
Editor : Duito Susanto