KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pembangunan kawasan depo kontainer di Balikpapan saat ini masih terganjal keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Balikpapan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar mengalokasikan pembiayaan melalui skema tahun jamak (multiyears).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri menjelaskan, dalam perencanaan awal proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Namun, keterbatasan kas daerah membuat skema penganggaran harus segera disiasati.
Baca Juga: Tertahan Belasan Tahun, Proyek Depo Kontainer Kariangau Balikpapan Mulai Dikerjakan
“Saat ini pembangunannya masih terkendala anggaran. Karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar pembangunan dapat menggunakan skema anggaran multiyears,” ujar Yusri.
Dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp 120 miliar, Yusri berharap proyek strategis ini dapat digarap bertahap dalam kurun dua hingga tiga tahun, yakni rampung antara 2028 hingga 2031.
Ia menegaskan, keberadaan depo kontainer sangat krusial guna menampung lonjakan arus distribusi barang dan jasa di Balikpapan. Fasilitas ini sekaligus memperkukuh peran Kota Minyak sebagai beranda utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain memperlancar arus logistik, kawasan pergudangan peti kemas ini diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan secara signifikan.
Baca Juga: Rute Baru Bacitra Bakal Tembus Manggar dan KM 23, Bagaimana Nasib Angkot?
Saat ini Dinas Perhubungan telah menuntaskan pematangan lahan seluas 1 hektare dari total rencana 11,5 hektare. Di atas area tersebut, pemkot berencana mendirikan beragam sarana penunjang logistik terpadu.
Fasilitas yang disiapkan mencakup kantong parkir berkapasitas sekitar 200 kendaraan bertonase besar, area penumpukan kontainer, balai uji kelaikan kendaraan, gudang terbuka dan tertutup, bengkel servis, hingga SPBU khusus armada logistik.
Pemkot Balikpapan juga bakal melengkapi area ini dengan penginapan khusus bagi para sopir dari luar daerah yang butuh tempat melepas lelah. Demi menjamin kelancaran aktivitas, Komisi III DPRD meminta sistem keamanan di lokasi diperketat.
“Kami meminta pengawasan di kawasan tersebut berjalan penuh selama 24 jam. Hal ini penting guna menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta para pelaku usaha logistik nantinya,” tutur Yusri. (*)
Editor : Duito Susanto