BALIKPAPAN – Pengembangan konektivitas di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk kemungkinan pembangunan jaringan kereta, masih dalam tahap pematangan. Pemerintah menilai moda transportasi tersebut penting untuk memperkuat distribusi komoditas sekaligus menghubungkan kawasan produksi dengan pasar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pengembangan kereta perlu dihitung secara matang karena membutuhkan investasi besar dan berkaitan dengan tata ruang serta kemampuan fiskal.
“Pengembangan kereta ini membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail. Karena berkaitan dengan tata ruang, kapasitas fiskal, dan investasi yang harus juga sustainable,” kata AHY usai mengisi Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka, Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kamis (8/10).
Menurut dia, Kaltim memiliki potensi komoditas besar, mulai batu bara hingga crude palm oil (CPO). Potensi tersebut membutuhkan dukungan moda transportasi yang mampu mengangkut komoditas dalam volume besar dan menjangkau berbagai wilayah.
Baca Juga: Orasi Ilmiah di ITK Balikpapan, Menko AHY: Infrastruktur Kaltim Harus Berujung pada Kualitas SDM
AHY menyebut konektivitas tidak cukup hanya mengandalkan jalan darat, laut, dan udara. Kereta dinilai berpotensi menjadi salah satu tulang punggung angkutan logistik, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara.
“Komoditas di Kalimantan, termasuk khususnya di Kalimantan Timur ini banyak sekali. Perlu daya angkut, perlu moda transportasi yang juga tangguh,” ujarnya.
Dia mengatakan pengembangan transportasi tersebut terus dibahas pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Namun, pemerintah belum menetapkan target pembangunan yang dapat diumumkan.
“Terus kita kembangkan, nanti pada saatnya akan kita jelaskan lagi,” kata AHY.
Selain konektivitas, AHY menyoroti pentingnya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, kemampuan anggaran daerah tidak hanya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur baru, tetapi juga menjaga infrastruktur yang sudah ada.
Pemeliharaan jalan dan jembatan, kata dia, sudah membutuhkan anggaran cukup besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan publik lainnya.
Karena itu, koordinasi pusat dan daerah dinilai penting agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan wilayah. (rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan