BALIKPAPAN – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan mendeportasi dua warga negara Afghanistan berinisial AA dan NH setelah menemukan ketidaksesuaian dalam surat penjaminan yang digunakan keduanya.
Deportasi dilakukan pada Selasa (20/10) melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Adi Fachmianur mengatakan, tindakan tersebut diambil setelah pemeriksaan menemukan perbedaan antara keterangan dalam surat penjaminan dan kondisi sebenarnya.
“Dalam pemeriksaan, keterangan yang tercantum dalam surat penjaminan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Adi, Jumat (23/10).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, AA dan NH masuk ke Indonesia menggunakan Visa C22B. Keduanya juga tercatat memiliki penjamin yang sama, yakni PTG.P.B.
Baca Juga: Imigrasi Balikpapan Buka Layanan Konsultasi Khusus bagi Investor
Atas temuan tersebut, Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Penanganan kasus ini berkaitan dengan Pasal 123 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pemulangan keduanya diawali dari Bandara Sepinggan. AA dan NH diterbangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, menggunakan Pelita Air dengan nomor penerbangan IP603 yang berangkat pukul 12.10 WITA.
Setibanya di Soekarno-Hatta pukul 13.45 WIB, petugas Imigrasi Balikpapan mendampingi proses check-in, penyerahan bagasi, hingga pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menggunakan Etihad dengan nomor penerbangan EY475 yang dijadwalkan berangkat pukul 18.10 WIB.
Adi menyatakan, seluruh rangkaian deportasi berlangsung tertib dan aman. Ia menegaskan, pengawasan terhadap warga negara asing diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian di Indonesia.
“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku,” katanya.
Imigrasi Balikpapan, lanjut Adi, akan terus mengoptimalkan pengawasan dan melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Editor : Muhammad Ridhuan