TANJUNG REDEB – Keluhan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali disampaikan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Berau.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas melaut masyarakat yang selama ini bergantung pada ketersediaan BBM subsidi untuk menangkap ikan. Pun akan membuat biaya operasional melaut meningkat dan berdampak pada hasil tangkapan mereka.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid, mengaku pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah nelayan terkait kesulitan mendapatkan solar di SPBU.
Dijelaskan, kuota solar untuk nelayan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penentuan kuota tersebut juga didasarkan pada jumlah nelayan yang tercatat dan aktif melakukan penangkapan ikan di masing-masing wilayah.
“Kuota dari BPH Migas sebenarnya sudah ditetapkan untuk setiap SPBU,” ujarnya.
Pihaknya hanya bersifat membantu nelayan agar bisa memperoleh rekomendasi pembelian BBM subsidi. Namun, rekomendasi itu diberikan khusus kepada nelayan yang benar-benar aktif melaut dan melakukan penangkapan ikan. Pun biasanya pengajuan kuota itu berdasarkan jumlah nelayan yang ada.
“Kami di Diskan sifatnya membantu saja. Kalau memang nelayan yang ada di Berau benar-benar nelayan dan menangkap ikan, baru kami berikan rekomendasi untuk mendapatkan solar,” katanya.
Baca Juga: Sempat Absen, Irau Manutung Jukut Siap Ramaikan Hari Jadi Berau 2026
Terlebih, setiap SPBU memiliki besaran kuota yang berbeda-beda, tergantung alokasi yang telah ditentukan. Karena itu, distribusi dan penyaluran BBM subsidi di lapangan menjadi kewenangan instansi terkait di sektor migas.
“Soal pengawasan distribusi sampai dugaan kelangkaan BBM itu kewenangan instansi terkait di sektor migas,” tambahnya.
Meski begitu, pihaknya berharap kebutuhan solar bagi nelayan tetap menjadi prioritas agar aktivitas melaut tidak terganggu. Sebab, keberadaan BBM menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas nelayan tradisional di wilayah pesisir Berau.
“Yang penting kebutuhan solar nelayan kami bisa terpenuhi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan stok dan penyaluran BBM di wilayah Kabupaten Berau dalam kondisi tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyaluran BBM baik subsidi maupun nonsubsidi terus dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan di lapangan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa Pertamina terus melakukan pemantauan distribusi secara intensif guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Kami memastikan stok BBM di wilayah Berau dalam kondisi tersedia dan penyaluran terus berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Edi.
Pertamina Patra Niaga juga menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sesuai peruntukan dan regulasi yang berlaku, termasuk melalui implementasi QR Code Program Subsidi Tepat di lembaga penyalur.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran di lembaga penyalur, Pertamina akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini belum terdapat temuan maupun laporan terkait indikasi pelanggaran di lembaga penyalur wilayah Berau,” lanjut Edi.
Selain itu, Pertamina terus melakukan koordinasi dan evaluasi bersama stakeholder terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar serta sesuai ketentuan yang berlaku di lapangan. (aja/kpg/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan