KALTIMPOST.ID-Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau menegaskan tidak pernah menolak rencana Pemprov Kaltim untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Pulau Kakaban.
Sebaliknya, kedua pemerintah telah membangun komunikasi intensif guna menyusun pola pengelolaan yang kolaboratif dengan tetap mengedepankan aspek konservasi.
Kepala Disbudpar Berau Yudha Budisantosa mengatakan pembahasan mengenai pengelolaan Pulau Kakaban telah dilakukan bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat kunjungan kerja di Berau beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola salah satu destinasi wisata unggulan Kaltim tersebut.
“Pada prinsipnya, Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau memiliki kesepahaman untuk berkolaborasi dalam pengelolaan Pulau Kakaban. Tujuannya agar kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat sekaligus tetap menjaga kelestarian kawasan,” ujarnya.
Menurut Yudha, Pulau Kakaban memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata berkelas internasional, tetapi juga sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga keberlanjutannya.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata, peningkatan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan.
Ia membantah anggapan bahwa Disbudpar Berau menolak keterlibatan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan Pulau Kakaban.
Menurutnya, komunikasi terus dilakukan untuk mencari formulasi terbaik yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Tidak benar kalau Disbudpar menolak rencana Pemprov. Justru kami sudah membangun komunikasi dan membahasnya bersama untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan komunikasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau terus berjalan.
Menurutnya, pembahasan dilakukan untuk menemukan pola pengelolaan yang mampu memberikan manfaat bagi kedua daerah, termasuk dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pembahasannya masih berlangsung. Kami terus berkomunikasi dengan Pemkab Berau untuk mencari formulasi yang terbaik, termasuk terkait mekanisme pendapatan daerah agar sama-sama memperoleh manfaat,” katanya. (aja/kpg/rd)
Editor : Romdani.