TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong pemerintah kampung lebih kreatif memanfaatkan aset yang dimiliki agar menjadi sumber pendapatan dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said mengatakan setiap kampung memiliki aset, baik berupa tanah maupun peralatan, yang dapat dikelola secara produktif. Menurutnya, aset tersebut sebaiknya tidak dibiarkan menganggur karena memiliki potensi memberikan nilai ekonomi.
"Kampung ini kan pasti punya aset tanah. Kemudian bisa jadi mungkin ada peralatan-peralatan yang dimiliki. Silakan kalau memang itu bisa dimanfaatkan, disewakan," ujarnya, Kamis (16/7).
Ia menjelaskan, pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk penyewaan lahan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku. Proses kerja sama dapat difasilitasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang.
Menurutnya, penyewaan aset dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi kampung tanpa menghilangkan hak kepemilikan aset tersebut.
Baca Juga: DPRD Berau Dukung Pembangunan Irigasi Rp80,1 Miliar untuk Perkuat Ketahanan Pangan
"Bisa dikerjasamakan, misalnya lahan kampung disewakan ke investasi selama 10 tahun atau berapa tahun. Supaya lahan itu punya hasil," jelasnya.
Selain menambah pendapatan kampung, investasi di atas aset tersebut juga diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
"Kalau lahan-lahan kampung itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya jadi tanah biasa, rumput dan sebagainya, kan tidak menghasilkan. Tapi begitu disewa oleh pihak lain, pertama ada uang yang bisa diterima kampung. Yang kedua, perekonomian masyarakat juga semakin bergerak dan maju," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Berau Agus Salim mengatakan pihaknya telah memberikan pelatihan pengelolaan aset sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Menurutnya, inventarisasi aset menjadi tahapan penting sebelum aset dimanfaatkan secara produktif. Pendataan yang akurat akan memudahkan pemerintah kampung menyusun strategi pemanfaatan, termasuk melalui skema sewa, kerja sama dengan pihak swasta, maupun Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
"Strategi ini perlu didukung dengan pengelolaan manajemen yang profesional dan transparan, yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan kampung," ujarnya.
Agus mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset kampung, seperti status kepemilikan yang belum jelas, tumpang tindih pemanfaatan, hingga tanah kas kampung yang belum bersertifikat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar optimalisasi aset dapat berjalan lebih maksimal.
Editor : Muhammad Ridhuan