KALTIMPOST.ID-Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan badan usaha milik kampung (BUMK) tidak boleh sekadar berdiri dan berjalan secara administratif.
Keberadaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak perekonomian kampung.
Sri mengatakan, pengembangan potensi kampung membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah kampung tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk memajukan kampung. Karena itu, keberadaan BUMK harus benar-benar diarahkan agar memberikan manfaat bagi kampung dan masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/8).
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Karang Rejo Balikpapan, Bocah 4 Tahun Tewas Terjebak di Loteng
Menurut Sri, setiap kampung di Berau memiliki karakteristik dan potensi berbeda. BUMK bersama pemerintah kampung harus jeli melihat peluang serta menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
BUMK juga diharapkan tidak semata mengejar keuntungan. Aktivitas usaha yang dikembangkan harus mampu menciptakan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
“Pengelolaan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab menjadi hal penting agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMK terus terjaga,” katanya.
Selain memperkuat BUMK, Sri meminta camat, lurah, kepala kampung, dan seluruh aparatur bergerak lebih gesit menjalankan program pembangunan.
Aparatur diharapkan tidak hanya menunggu arahan, tetapi mampu mengambil langkah dan mencari solusi atas persoalan masyarakat.
“Jangan sampai potensi yang ada tidak dikembangkan karena kita lambat dalam mengambil langkah,” tegasnya.
Baca Juga: Dulu Andalkan Air Sungai saat Kemarau, Warga Lamaru Balikpapan Kini Nikmati Sumur Bor Bantuan TNI
Percepatan pembangunan kampung, lanjut Sri, juga bergantung pada kemampuan aparatur membangun komunikasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.
Karena itu, ia menekankan transparansi dalam pengelolaan bantuan pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di Berau. Setiap bantuan kepada kampung harus diketahui pihak terkait dan dikelola secara terbuka.
“Bantuan dari pihak ketiga, termasuk perusahaan, juga harus transparan. Mulai dari BUMK sampai aparatur kampung lainnya harus mengetahui, karena transparansi itu sangat penting,” ujarnya.
Sri berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah kampung, BUMK, masyarakat, dan dunia usaha terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi kampung dapat dikelola maksimal sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. (aky/kpg/rd)
Editor : Romdani.