KALTIMPOST.ID-Pemkab Berau mengarahkan pengembangan perkebunan kelapa sawit pada peningkatan produktivitas lahan.
Strategi intensifikasi dipilih di tengah luas perkebunan sawit yang mencapai sekitar 150 ribu hektare dan terbatasnya akses pupuk subsidi.
Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau Hendratno mengatakan, intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tanpa harus membuka lahan baru. Saat ini, sektor perkebunan berkontribusi sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau.
“Jalan satu-satunya untuk menaikkan kontribusi sawit terhadap PDRB adalah dengan memaksimalkan produktivitas per hektare lahan yang sudah ada,” ujarnya.
Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar Pakai Jeriken Ternyata Boleh, Ini Syarat dan Aturan yang Wajib Dipenuhi
Disbun mendorong petani menerapkan teknik budidaya yang lebih efisien sekaligus memperkuat pola kemitraan. Langkah ini dinilai penting setelah dukungan pupuk subsidi untuk kelapa sawit dibatasi regulasi pemerintah pusat.
Tingginya harga pupuk komersial juga menjadi tantangan bagi petani swadaya. Disbun memfasilitasi petani bergabung dalam koperasi untuk membangun jalur pengadaan pupuk nonsubsidi dengan skema khusus bersama produsen, termasuk PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Selain pupuk, peremajaan tanaman menjadi perhatian. Kelompok tani didorong memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurut Hendratno, petani berpeluang memperoleh dukungan hingga Rp 60 juta per hektare. Namun, bantuan dapat diakses setelah persyaratan legalitas lahan dan administrasi kelompok terpenuhi.
Pemkab juga mendorong kemitraan perkebunan rakyat dengan perusahaan. Pola plasma diharapkan membuka akses pasar sekaligus menjamin penyerapan hasil panen oleh pabrik pengolahan CPO.
Di sisi lain, Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan pengembangan sawit tetap harus mempertimbangkan dampak lingkungan.
Baca Juga: WNA Belanda Akui 1.190 Ekstasi Miliknya, Mantan Bawahan Ungkap Kronologi Pengambilan di Kantor Pos
Pemkab akan melakukan kajian teknis bersama perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan lanjutan. “Apakah kerusakan alam lebih besar dari manfaatnya? Itu yang harus kita hitung,” tegasnya.
Menurut Gamalis, manfaat ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan harus dihitung secara seimbang. Pemkab akan berhati-hati menentukan arah pengelolaan sawit agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. (aja/kpg/rd)
Editor : Romdani.