Berau Jadi Pilot Project Perlinsos Digital, Penerima Bansos Wajib Validasi Data lewat IKD

Romdani. • Dipublikasikan Minggu, 4 Oktober 2026 | 19:21 WIB
Disdukcapil Berau menyiapkan penerapan IKD untuk validasi data penerima bansos. (FOTO IZZA/BP)
Disdukcapil Berau menyiapkan penerapan IKD untuk validasi data penerima bansos. (FOTO IZZA/BP)

KALTIMPOST.ID-Pemkab Berau mulai mempersiapkan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen validasi penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Berau diproyeksikan menjadi salah satu daerah uji coba penerapan sistem tersebut tahun ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau David Pamuji mengatakan, sejumlah kebutuhan tengah dipersiapkan sembari menunggu arahan resmi pemerintah. Program serupa sebelumnya telah diuji coba di Balikpapan.

“Insyaallah Berau tahun ini termasuk kabupaten yang menjadi pilot project Perlinsos penggunaan IKD sebagai validasi bantuan sosial,” katanya belum lama ini.

Penggunaan IKD menjadi bagian dari upaya memperkuat akurasi data perlindungan sosial. Identitas penerima bansos nantinya dapat dicocokkan dengan data kependudukan yang tersimpan secara digital.

Baca Juga: Pendapatan Kaltim Turun, DPRD Rasionalisasi Anggaran dan Prioritaskan Pendidikan hingga Kesehatan

Menurut David, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan Kemensos akan diarahkan melakukan validasi menggunakan IKD.

Mekanisme tersebut diharapkan mempercepat pencocokan identitas sekaligus mengurangi persoalan administrasi, termasuk kemungkinan data penerima tercatat lebih dari satu kali.

“Secara regulasi memang nantinya wajib bagi seluruh masyarakat penerima bantuan dari Kemensos untuk memvalidasi datanya menggunakan IKD,” jelasnya.

Karena itu, Disdukcapil mulai mendorong masyarakat, terutama penerima bansos, mengaktifkan IKD lebih awal. Aktivasi dilakukan menggunakan ponsel pintar masing-masing warga.

David berharap masyarakat tidak menunggu hingga sistem diterapkan penuh. Langkah tersebut diperlukan agar proses validasi tidak terkendala ketika program mulai berjalan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan administrasi digital menjangkau masyarakat hingga kecamatan dan kampung. Disdukcapil, kata dia, akan terus mendorong percepatan digitalisasi layanan kependudukan di seluruh wilayah Berau.

Baca Juga: LAPSUS: 75 Persen Pangan Balikpapan dan PPU Dipasok dari Luar Kaltim, Kekeringan Picu Tekanan Harga

Pengalaman Balikpapan menjadi gambaran awal bagaimana Perlinsos Digital turut mendorong penggunaan IKD. Dalam materi yang dihimpun, aktivasi IKD di Balikpapan meningkat dari sekitar 8 persen menjadi 15 persen atau sekitar 80 ribu jiwa setelah uji coba Perlinsos Digital berjalan.

Pendaftaran Perlinsos Digital di Balikpapan terintegrasi dengan IKD sehingga warga perlu lebih dahulu mengaktifkan identitas digital untuk mengakses sistem.

Berau kini bersiap menuju tahapan serupa. Selain kesiapan sistem, perluasan aktivasi IKD menjadi bagian penting agar validasi bansos secara digital dapat menjangkau penerima secara lebih luas.

“Jadi wajib seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Kemensos itu validasinya nanti menggunakan IKD,” pungkas David. (aja/kpg/rd)

Editor : Romdani.
Bupati Berau Sri Juniarsih penajam paser utara pemkab berau pulau derawan Kutai Barat