KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional mengalami akselerasi secara pesat.
Perry mengatakan, setidaknya lebih 52 ribu pengguna QRIS dengan pertumbuhan 49,4 persen year-on-year (YoY) yang didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
’’Demikian pula dengan transaksi BI-fast yang tumbuh pesat karena semakin digemari masyarakat dengan biaya yang murah,” ujar Perry Warjiyo dalam Opening Ceremony FEKDI x KKI 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Pembayaran digital (digital payment) di dalam negeri mencapai tiga kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp 60,3 ribu triliun.
Sementara untuk digitalisasi perbankan, setidaknya 90 persen bank umum sudah memiliki kanal digital, baik mobile maupun internet.
”Rasio inklusi keuangan Indonesia menurut Susenas telah menyentuh 88,7 persen di 2023. Sedangkan menurut World Bank di tahun 2022, rasio inklusi keuangan sudah berada di level 53 persen,’’ kata lulusan Iowa State University itu.
Pada hari yang sama, digelar pula upacara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024. Opening ceremony itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi mengatakan, meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengembangannya harus diimbangi dengan perlindungan masyarakat.
’’Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM (usaha mikro, kecil, menengah), semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,’’ ujar Jokowi di sela membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024
Selain itu, melihat literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah sehingga masyarakat rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Selain itu, pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. ’’Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,’’ tegas Jokowi. (han/c6/dio)
Editor : Hernawati