KALTIMPOST.ID, Indodax, platform jual-beli aset kripto terbesar di Indonesia, tengah menghadapi dugaan peretasan yang memicu kekhawatiran para penggunanya.
Menurut laporan dari akun Twitter/X @CyversAlerts, telah terdeteksi sejumlah transaksi mencurigakan dengan total kerugian diperkirakan mencapai USD 18,2 juta atau sekitar Rp 280 miliar.
Dalam cuitannya, @CyversAlerts menyebutkan bahwa sistem mereka mendeteksi lebih dari 150 transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet di Indodax.
Salah satu alamat dompet tersebut dikabarkan telah menampung aset senilai USD 14,4 juta dan menukarkan token ke Ether. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan trader dan pengguna platform tersebut.
Menanggapi hal tersebut, CEO Indodax, Oscar Darmawan, dengan tegas membantah adanya transaksi mencurigakan sebesar USD 14,4 juta dan memastikan bahwa saldo para pengguna tetap aman meskipun situs resmi Indodax saat ini sedang dalam tahap pemeliharaan sistem.
"Saat ini kami bisa mengonfirmasi saldo member aman 100 persen baik secara kripto maupun rupiah," ujar Oscar pada Rabu (11/9/2024).
Baca Juga: Eddy Soeparno Dukung Pembatasan Pembelian Pertalite, Usulkan Alternatif QR Code untuk Daerah 3TP
Oscar juga menekankan bahwa investigasi mendalam terkait dugaan transaksi mencurigakan ini sedang berlangsung, meskipun belum ada waktu pasti kapan proses investigasi dan pemeliharaan akan selesai.
"Investigasi masih dilakukan. Kami akan memberikan update lanjutan begitu semuanya selesai," tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, juga telah melaporkan situasi ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
Meski tidak mewakili pihak Indodax secara langsung, Pandu menegaskan bahwa saldo nasabah Indodax dalam kondisi aman.
"Dari informasi yang saya terima, saldo nasabah aman, tapi pihak Indodax akan menyampaikan pesan resmi terkait hal ini," ujar Pandu.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi Ganggu Produksi Pertanian hingga Perikanan di Kaltim
Pandu juga mengungkapkan bahwa AFTECH telah membentuk panitia khusus untuk menangani keamanan siber, mengingat peningkatan kasus-kasus kejahatan berbasis siber dalam beberapa waktu terakhir. (*)
Editor : Dwi Puspitarini