KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang purnatugasnya sebagai presiden RI. Namun tetap ke berbagai daerah sebagai kunjungan kerja. Tingginya aktivitas di IKN cukup berdampak ke kota penyangga seperti Balikpapan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan, dengan berkantornya Jokowi di IKN yang disebut-sebut hingga 19 Oktober mendatang tentu sebisa mungkin membawa dampak positif bagi iklim usaha di Kaltim. Mengingat presiden tidak mungkin sendiri. Namun membawa serta sejumlah kabinet dan kementerian di bawahnya.
“Dengan perangkat kementerian hingga deputi dan dirjen yang sering hadir di IKN melalui Balikpapan, tentu membawa dampak. Pertama positif pasti di sektor transportasi dan hotel. Adapun dampak yang lain, maka segala sesuatu terkait kebijakan terkait usaha dan ekonomi Kaltim akan lebih cepat dan dekat,” ucap Slamet.
Slamet menyebut, itu juga menjadi kesempatan pengusaha di Benua Etam. Pasalnya, setiap kehadiran presiden di sebuah daerah akan membawa efek kemudahan akses dan kedekatan dari berbagai urusan bagi pengusaha. Tidak harus ke Jakarta untuk menemui pejabat dari kementerian terkait. Dengan berkantornya presiden di IKN disebutnya, akan membuat alur birokrasi juga cepat.
“Selama ini pengusaha daerah kalau ada urusan ke kementerian atau dirjen di bawahnya harus ke Jakarta dulu. Kalau presiden dengan perangkatnya berkantor di IKN, tentu harus dekat. Namun tetap kami berharap protokolernya bisa dimudahkan. Karena sejauh ini ‘kan mau ke IKN saja harus daftar,” ucapnya.
Keuntungan selanjutnya, dengan adanya presiden di Kaltim, maka bisa melihat langsung kondisi di provinsi ini. Baik dari sisi infrastruktur, konektivitas maupun situasi ekonomi yang lantas akan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang lebih tepat. Setiap kebijakan itu akan melibatkan peran pengusaha dalam pelaksanaannya.
“Konektivitas contohnya. Presiden yang berkunjung ke daerah tentu akan mengalami dan mendapat informasi soal kondisi jalan yang menghubungkan Kaltim dengan provinsi lain. Termasuk konektivitas antar-kabupaten/kota di Kaltim. Di sisa waktu tugas presiden, maka diharapkan ada keluar kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi persoalan yang ada itu,” ungkap Slamet.
Sementara itu, salah satu pengusaha Balikpapan Anwar Sadat menyebut, hal pertama yang harus digarisbawahi jika presiden berkantor di IKN adalah semakin mempertegas kelanjutan pembangunan IKN ke depan setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi.
“Karena masih banyak yang meragukan apakah IKN akan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Jadi dengan berkantornya presiden di IKN akan memastikan kelanjutan itu. Itu isu utama yang harus diklirkan dulu,” sebutnya.
Terkait dampak yang dibawa, Anwar memastikan dengan berkantornya presiden di IKN akan diikuti dengan peningkatan dunia usaha dan industri. Paling pertama adalah sektor jasa transportasi dan kepelabuhanan. Di mana dengan kelanjutan IKN, maka dipastikan akan terjadi pertumbuhan ekonomi khususnya di Balikpapan. Mengingat Balikpapan dijadikan sebagai gerbang masuk dan penyanggah IKN.
“Balikpapan memiliki berbagai infrastruktur penunjang untuk berbagai sektor dan kegiatan. Pelabuhan dan peti kemas misalnya. Industri itu akan semakin tumbuh dengan semakin banyaknya material yang masuk untuk pembangunan baik di IKN maupun kabupaten/kota sekitar. Karena kita tahu, banyak material ini didatangkan dari luar Kalimantan,” ucap ketua Asosiasi Perusahaan Industri Kariangau tersebut.
Tidak hanya pelabuhan barang, pelabuhan manusia dan bandara juga dipastikannya akan semakin padat dan tumbuh. Karena sejak IKN hadir di Kaltim, banyak pendatang masuk khususnya melalui Balikpapan. Belum lagi jika ke depan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta berbondong datang. Tentu di sisi ekonomi, akan terjadi pertumbuhan.
“Itu akan membawa efek pada infrastruktur. Karena tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Peningkatan seperti jalan dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi akan dilakukan. Dengan hadirnya presiden di IKN, pemerintah daerah di Kaltim tentu akan semakin berakselerasi untuk meningkatkan pembangunan tersebut,” ucapnya.
Namun ada tantangan tersendiri di sisi pengusaha lokal. Menurut Anwar, pengusaha di Balikpapan, harus siap sedini mungkin meningkatkan kapasitas dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kondisi yang makin berkembang saat ini. Pun secara peningkatan sumber daya manusia (SDM) disebutnya akan memainkan peran penting, agar pelaku usaha dan tenaga kerja lokal tidak tertinggal.
“Pengusaha lokal tentu akan semakin mudah secara administrasi dan akses jika pemerintah pusat ada di IKN. Namun di sisi lain, kita harus mempersiapkan diri. Harus upgrade di sisi SDM dan mampu menangkap peluang yang semakin banyak dengan presiden berkantor di IKN,” ujarnya. (rdh/rom)
Editor : Romdani.