KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Setelah melewati beberapa periode fluktuatif, tingkat ketimpangan pendapatan di Kaltim menunjukkan tren penurunan. Hal ini terlihat dari data gini ratio yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gini ratio yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan angka 0,310 pada September 2024. Angka ini turun 0,011 poin dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 0,321.
Penurunan gini ratio tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan masyarakat Kaltim. "Selama periode Maret 2020 hingga September 2024, pada beberapa periode terdapat kenaikan gini ratio Kaltim, namun secara umum terdapat kecenderungan penurunan gini ratio, terutama pada tiga periode akhir," beber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana.
Lebih lanjut, analisis berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan lebih signifikan terjadi di daerah perdesaan. Pada September 2024, gini ratio di perdesaan tercatat 0,282, turun 0,007 poin dibandingkan Maret 2024. Sementara itu, di daerah perkotaan, gini ratio juga mengalami penurunan, namun dengan angka yang sedikit lebih rendah, yakni dari 0,325 menjadi 0,315.
Selain gini ratio, BPS juga menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang mengukur persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Hasilnya, pada September 2024, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di Kaltim mencapai 22,12 persen. Angka itu menempatkan Kaltim dalam kategori ketimpangan rendah.
"Kondisi tersebut meningkat dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 21,25 persen," sebutnya. Peningkatan persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
"Apabila ketimpangan dilihat menurut daerah tempat tinggal, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah 22,02 persen. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat 23,42 persen. Dengan demikian, berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan di daerah perkotaan dan perdesaan termasuk pada kategori rendah," lanjut Yusniar.
Meskipun terjadi perbaikan, namun tantangan untuk terus menekan angka ketimpangan masih cukup besar. Beberapa faktor seperti disparitas pembangunan antar daerah, serta akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang masih belum merata, perlu menjadi perhatian serius pemerintah. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo