KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Inflasi di Kaltim pada 2025 diproyeksi berada dalam rentang terkendali, yaitu 2,5±1 persen. Namun, di balik optimisme tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai, baik dari dalam maupun luar negeri.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan, dampak risiko kenaikan inflasi (upside risk) akan dapat diredam oleh berbagai risiko penurunan inflasi (downside risk). "Salah satu faktor utama adalah kebijakan BI Rate yang akomodatif untuk mengendalikan konsumsi masyarakat," beber Kepala Kantor Perwakilan BI (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto, akhir pekan lalu.
Pihaknya optimistis inflasi Kaltim dapat terjaga. Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus dilakukan. Meski dalam dua bulan terakhir yakni periode Januari-Februari, Kaltim berturut-turut dalam posisi deflasi, Budi menyebut hal itu justru berita bagus.
"Untuk volatile food (kelompok bergejolak) sebelumnya tinggi dan terjadi inflasi. Tapi meski Kaltim deflasi, inflasi pangan tetap terjaga di bawah 5 persen. Kaltim secara year on year (yoy) masuk di 14 provinsi terendah soal inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tertinggi, tapi inflasi terjaga rendah," lanjutnya.
Contoh volatile food yakni daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah, hingga beras. Kelompok pangan yang harganya mudah bergerak atau bergejolak. Inflasi kelompok ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Diterangkan jika penyebab deflasi dua bulan terakhir dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Utamanya adalah administered prices (AP) dari pemerintah terkait diskon tarif listrik 50 persen. Kebijakan itu disebutkan akan berakhir Maret ini. Namun masih menunggu kebijakan terbaru lagi dari pemerintah, apakah diskon akan diperpanjang atau tidak.
"Misal tarif listrik normal, kemungkinan Kaltim akan inflasi. Tapi diharapkan stabil, terbaru juga ada kebijakan tarif angkutan yang diturunkan rencana untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk pengendalian inflasi. Jadi ibaratnya kita masih ada tabungan, sehingga inflasi tetap di koridor 2,5±1 persen," bebernya.
Lebih lanjut, Budi juga memaparkan sejumlah faktor eksternal dan internal berpotensi mengganggu stabilitas harga secara global. Kenaikan suku bunga The Fed di era pemerintahan Trump dapat melemahkan nilai tukar rupiah, yang berujung pada kenaikan biaya impor (imported inflation). Selain itu, harga emas dunia yang terus merangkak naik di tengah ketidakpastian ekonomi global juga menjadi perhatian.
Di sisi domestik, potensi peningkatan permintaan komoditas pangan seiring program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diantisipasi. Kenaikan harga minyak dunia akibat risiko geopolitik dan kenaikan harga rokok juga menjadi faktor pendorong inflasi.
"Di sisi lain, proyeksi produksi padi yang aman dan kebijakan pemerintah untuk menahan impor beras menjadi kabar baik. Prediksi kondisi netral ENSO oleh BMKG juga mengurangi risiko anomali iklim yang dapat mengganggu produksi pangan," papar Budi.
Peningkatan konektivitas transportasi dari dan menuju Kaltim, program B40 yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, serta penurunan harga tiket pesawat saat HBKN Idulfitri, menjadi faktor penekan inflasi seperti yang disinggung sebelumnya.
"Kami terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga di Kaltim. Dengan berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan, BI Kaltim berharap target inflasi 2025 dapat tercapai, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo