KALTIMPOST.ID, Di tengah tekanan dari Amerika Serikat yang memprotes sistem pembayaran Indonesia, angka transaksi digital nasional justru melonjak tajam.
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan transaksi QRIS hingga 169,15 persen secara tahunan (year on year) per Maret 2025.
"Volume transaksi QRIS tumbuh tinggi, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (23/4/2025).
Tidak hanya QRIS, Perry mengungkapkan transaksi digital secara keseluruhan tembus 10,76 miliar kali, naik 33,5 persen dibandingkan Maret tahun lalu.
Mobile banking bahkan tumbuh lebih tinggi di angka 34,51 persen, sementara internet banking juga naik 18,89 persen.
Fenomena ini terjadi justru di saat Amerika Serikat melayangkan protes keras. Melalui dokumen resmi berjudul National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis pada 31 Maret, Washington menyebut sistem pembayaran Indonesia termasuk QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai "hambatan perdagangan."
Laporan itu muncul hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor resiprokal terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun di balik tekanan tersebut, Perry Warjiyo tetap tenang. BI bahkan memutuskan tidak mengubah suku bunga acuan. BI Rate tetap di angka 5,75 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,00 persen dan Lending Facility 6,50 persen.
"Keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi tetap dalam target 2,5±1 persen," ucap Perry.
Perry menegaskan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tetap aman, lancar, dan andal.
Dalam banyak kasus, QRIS justru membuka jalan bagi jutaan pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital tanpa perlu biaya mahal atau prosedur rumit.
Alih-alih membuat pasar runtuh karena tekanan internasional, sistem pembayaran digital Indonesia justru terus naik kelas.
Dengan pengguna aktif yang terus bertambah dan merchant yang makin tersebar hingga pelosok desa. ***
Editor : Dwi Puspitarini