KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Eskalasi perang dagang yang agresif dipicu oleh Presiden Trump menciptakan efek kejut yang masif terhadap perekonomian global. Meningkatkan ketidakpastian dan kepanikan di sektor riil dan pasar keuangan seluruh dunia.
Walaupun saat ini rencana pengenaan tarif impor oleh AS sedang ditangguhkan, potensi perang dagang berskala global masih mungkin terjadi, memicu berbagai risiko negatif terhadap Indonesia termasuk Kaltim. Seperti arus investasi, perdagangan internasional, inflasi impor, depresiasi mata uang, tekanan di postur fiskal, serta perlambatan ekonomi secara menyeluruh.
Dampak perang dagang tersebut, dirasakan oleh Kaltim pada triwulan I 2025. DI mana ekonomi hanya tumbuh di bawah 5 persen yang secara konsisten sejak triwulan III 2022 selalu tumbuh di atas 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, ekonomi Kaltim triwulan I 2025 secara tahunan hanya tumbuh 4,08 persen (year on year/yoy), sebagai akibat dari kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen dengan peranan sebesar 35,34 persen.
Anjloknya kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim sebagai dampak perang dagang. Pertama, disebabkan oleh total volume impor batu bara Tiongkok turun 6 persen pada Maret, dipengaruhi tingginya stok di pelabuhan dan lemahnya permintaan domestik.
Kedua, impor thermal coal India turun 2 persen (tahunan). Dan ketiga, keputusan Pemerintah yang mewajibkan penggunaan Harga Batu Bara Acuan (HBA) ekspor per 1 Maret 2025 mendapatkan respon negatif dari negara mitra dagang.
Selain lapangan usaha pertambangan, seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,22 persen yang didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat pada momen Ramadhan dan Lebaran.
Kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan sebesar 13,63 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 13,36 persen, termasuk industri pengolahan yang tumbuh 8,38 persen.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang mencapai 6,23 persen, didorong peningkatan permintaan berbagai komoditas unggulan hasil industri pengolahan yang dipasarkan ke luar wilayah, seperti hasil kilang BBM, produk bahan kimia dan pupuk, semen, feronikel, serta CPO dan turunannya.
Komponen konsumsi pemerintah tumbuh 5,58 persen didorong oleh kenaikan belanja pegawai (Pembayaran THR serta kenaikan insentif guru). Komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,33 persen yang didorong oleh peningkatan hampir semua komponen konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran serta optimalnya kebijakan THR Gubernur Kaltim berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), gratis masuk tempat wisata dan gratis retribusi UMKM.
Upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depan menjadi tantangan berat di tengah perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global. Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat fundamental ekonomi Kaltim secara berkelanjutan yaitu: pertama, menciptakan transformasi dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal ini dapat dilakukan melalui hilirisasi dan reindustrialisasi sektor eksisting serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kaltim berskala Nasional dan Internasional. Kedua, meningkatkan efisiensi dan optimaliasi investasi. Hal ini dilakukan dengan mempermudah proses perizinan dan meningkatkan akses kredit bagi sektor swasta serta UMKM.
Di sisi lain, melalui Program Gratispol perlu diperkuat peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal melalui pengembangan keterampilan dan adopsi teknologi yang dapat memperkuat daya saing SDM Kaltim.
Ketiga, meningkatkan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur Kaltim. Hal ini dapat meningkatkan efek ganda terhadap perekonomian Kaltim, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, serta mempercepat akses masyarakat terhadap fasilitas dasar.
Dan keempat, penguatan konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kaltim jangka pendek. Untuk itu, peningkatan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, perlu dilakukan melalui perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo