KALTIMPOST.ID-Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Balikpapan masih menghadapi tantangan besar untuk memiliki rumah subsidi. Salah satunya adalah proses verifikasi kelayakan kredit oleh perbankan.
Meski pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Banyak calon pemilik rumah terhambat di tahap administrasi dan persyaratan bank.
“Walaupun mereka masuk kategori MBR, tetap harus lolos verifikasi bank. Kalau KPR-nya tidak disetujui, prosesnya terhenti,” jelas Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Dia menilai, proses itu menjadi hambatan tersendiri karena tidak semua MBR memiliki rekam jejak keuangan atau dokumen formal yang disyaratkan oleh lembaga keuangan.
Saat ini, rumah subsidi di Balikpapan ditawarkan dengan harga sekitar Rp 180 juta per unit. Skema FLPP memungkinkan MBR dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mengakses KPR dengan bunga rendah dan tenor panjang.
Namun, Bagus mengungkapkan, banyak warga yang tidak lolos seleksi hanya karena kendala administratif.
“Program rumah subsidi sendiri menjadi bagian dari target nasional untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Di Balikpapan, keperluan rumah subsidi diperkirakan mencapai 25 ribu unit setiap tahun,” pungkasnya. (rd)
ULIL MU'AWANAH
Editor : Romdani.