KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Industri perhotelan di Kaltim tengah bergulat dengan tekanan finansial akibat kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan belanja, geliat kegiatan pemerintah di hotel nyaris berhenti total.
Pada kuartal pertama saja, okupansi hotel turun sampai 30 persen dibanding tahun lalu. Memasuki April dan Mei, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha mengungkapkan, kondisinya makin memburuk. Penurunan mencapai 40 hingga 50 persen.
Wied menyebut dampak paling telak terjadi pada segmen Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang selama ini menjadi urat nadi perhotelan di Samarinda. Hampir seluruh kegiatan kementerian dan lembaga yang biasa diadakan di hotel batal terlaksana. “Tidak ada sama sekali. Hotel-hotel kehilangan pemasukan sampai 40 persen,” ujarnya baru-baru ini.
Dalam kondisi tersebut, banyak hotel tak mampu lagi menutupi biaya operasional. Manajemen pun terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja. “Pekerja harian kami rumahkan, pekerja kontrak dipaksa ambil cuti. Itu satu-satunya cara agar hotel tetap bertahan,” kata Wied.
Ia mengungkapkan, belum ada gelombang pemutusan hubungan kerja di Kaltim. Namun bila kondisi ini berlanjut, ancaman PHK tinggal menunggu waktu. “Di beberapa daerah, sudah ada hotel yang tutup karena tidak sanggup lagi bayar biaya operasional,” ucapnya.
IHGMA bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Timur telah melaporkan situasi ini kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Mereka juga mendorong asosiasi pusat untuk mendesak respons dari pemerintah pusat.
Angin segar mulai terasa belakangan ini. Wied menyebut pemerintah pusat telah memberi sinyal bahwa kegiatan kementerian dan lembaga akan kembali diperbolehkan digelar di hotel mulai semester kedua tahun ini. “Insya Allah bulan Juni ini mulai berjalan lagi. Tapi kami masih tunggu realisasinya di lapangan,” katanya.
Ia menekankan, sektor perhotelan tidak bisa terus bergantung pada harapan tanpa kepastian. Jika tak ada perubahan dalam waktu dekat, yang terancam bukan hanya bisnis hotel, tapi juga ekosistem pariwisata daerah. “Hotel bukan cuma tempat tidur. Ada pekerja, vendor makanan, penyedia sound system, laundry, semua ikut terdampak,” ujar Wied.
Meski situasi masih jauh dari ideal, para pelaku industri memilih bertahan sambil menanti kejelasan dari Jakarta. “Sekarang yang penting hotel masih bisa buka, operasional tertutup, gaji bisa dibayar. Itu dulu. Soal untung, nanti saja,” kata Wied. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo