KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Hilirisasi pangan dinilai sebagai jalan strategis untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan sekaligus membangun reputasi produk unggulan Indonesia di pasar global.
Itulah yang ditegaskan oleh Bustanul Arifin, Pengamat Ekonomi Pertanian dan Koordinator Kelompok Keahlian Pertanian-Kehutanan di Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
“Transformasi struktural ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti Kalimantan Timur, tak bisa dilepaskan dari strategi hilirisasi pangan. Kita tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, harus dilanjutkan dengan industrialisasi yang memberi nilai tambah,” tegasnya saat mengisi Seminar Kajian Kebijakan Publik di Universitas Mulawarman.
Perekonomian nasional pada kuartal I 2025 tercatat tumbuh 4,87 persen (yoy), sedikit melambat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Kaltim justru mencatat pertumbuhan impresif, didorong sektor perdagangan (13,6 persen), transportasi (13,36 persen), dan manufaktur (8,38 persen). Namun, sektor pertambangan justru tumbuh negatif.
“Ini sinyal penting. Ketika sektor ekstraktif melambat, kita butuh memperkuat basis ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yakni sektor pangan dan hilirisasinya,” lanjut Guru Besar Universitas Lampung (UNILA) tersebut.
Dia juga menyoroti perubahan demografi yang mengarah pada peningkatan penduduk lanjut usia dan kelas menengah. Menurutnya, tren ini mendorong lonjakan permintaan pangan fungsional, yakni produk yang tidak hanya bernutrisi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan.
“Pangan fungsional seperti nutraceutical dan health food akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi berikutnya,” katanya.
Dalam konteks hilirisasi pangan, dipaparkan beberapa studi kasus penting. Misalnya, di sektor padi, dia menekankan pentingnya konsistensi dalam pengembangan industri penggilingan beras.
“Di perikanan, nilai tambah bisa ditingkatkan lewat pengolahan rumput laut, udang, dan rajungan,” sambungnya. Di sektor perkebunan, hilirisasi sawit dan kopi harus diarahkan pada industri yang berkelanjutan dan memenuhi standar internasional.
“Sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO, RSPO, dan ISCC kini menjadi wajib jika kita ingin produk sawit dan kopi kita diterima pasar global, terutama Uni Eropa,” ungkapnya.
Ditambahkan, pendampingan petani harus dimulai dari praktik pertanian baik (GAP), bantuan teknis, hingga literasi mengenai skema sertifikasi. “Petani perlu tahu, memahami, dan akhirnya mampu memenuhi atribut standar global. Ini soal reputasi nasional,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, dia menekankan bahwa hilirisasi pangan tidak hanya soal industri, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, dari desa hingga pasar ekspor. “Di sinilah peran penting pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan untuk bergandengan tangan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo