KALTIMPOST.ID-Penguatan sektor ekonomi desa terus digulirkan. Sabtu (19/7), lima pilar pembangunan desa yakni perguruan tinggi, perbankan daerah, pemerintah daerah, Koperasi Merah Putih (KMP), dan BUMDes menyepakati sinergi bersama membangun skema kemitraan inklusif.
Forum itu berlangsung di Aula Lantai 6 Kantor Pusat bankaltimtara, Jalan Awang Long, Samarinda.
Skema kemitraan itu dirancang untuk mendorong pengembangan usaha desa berbasis potensi lokal dengan prinsip pembagian peran yang tidak tumpang tindih.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) Zainal Abidin menegaskan, masing-masing pilar punya fungsi spesifik.
“Bumdes berada di sisi hulu sebagai produsen lokal. Sementara KMP menjadi jembatan hilirisasi dan distribusi produk ke pasar lebih luas,” katanya.
FEB Unmul juga mengambil peran aktif dalam pengembangan program pendampingan melalui School of Business Bumdes yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
Sedangkan skema keterlibatan KMP masih dalam tahap pemetaan model usaha dan kesesuaian potensi wilayah.
Sinergi lima pilar itu mengatur peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inkubasi, bank daerah sebagai penyedia pembiayaan dan layanan digital.
Sedangkan pemda sebagai penopang kebijakan. Adapun KMP sebagai distribusi logistik dan mumdes sebagai pelaku ekonomi lokal.
Dalam paparannya Zainal menyebut ada beberapa contoh program strategis yang bisa dikembangkan.
Misalnya, Desa Cerdas Finansial yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa.
Lalu Klinik Desa dan Warung Sehat sebagai layanan kesehatan dan keperluan pokok terjangkau.
Di samping itu Pembiayaan Mikro Terpadu sebagai akses kredit berbunga rendah bagi pelaku UMKM desa.
“Itu program bukan hibah. Ini bisnis. Maka mekanisme keuangan harus dijaga agar bergulir dan berkelanjutan,” ucapnya.
Plafon pembiayaan untuk masing-masing unit usaha dibatasi maksimal Rp 3 miliar. Menurutnya, skala itu masih tergolong kecil. Namun cukup untuk menggerakkan usaha mikro berbasis komunitas.
Evaluasi juga akan dilakukan secara tahunan. Dengan laporan periodik dalam skema lima tahun.
Secara nasional, program KMP telah dicanangkan pemerintah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045.
Target pembentukan mencapai 80 ribu koperasi desa/kelurahan. Hingga Mei 2025, tercatat 47.630 koperasi telah terbentuk, atau 57 persen dari total target nasional.
KMP di berbagai daerah bergerak di sektor pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, layanan logistik, hingga cold storage.
Skema itu juga menyasar pembangunan koperasi berbasis potensi lokal desa dan kelurahan, dengan melibatkan tenaga kerja dari komunitas sekitar.
Jawa Tengah mencatat serapan tenaga kerja hingga 68.184 orang dari 8.523 koperasi. Bila diterapkan secara nasional, KMP berpotensi menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja baru.
Pemerintah menyebut masing-masing koperasi berpeluang menghasilkan pendapatan hingga Rp 1 miliar per tahun.
Namun, Zainal mengingatkan, implementasi di Kaltim perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
“Kita masih memerlukan asesmen terhadap sektor yang paling relevan untuk digarap. Pendukung ekonomi tambang, seperti logistik dan jasa, bisa menjadi pintu masuk,” jelasnya.
FEB Unmul sendiri menyebut empat dari tujuh sektor usaha koperasi yang potensial dikembangkan di Kaltim yaitu perdagangan lokal, pengolahan hasil tani, logistik desa, dan layanan kesehatan berbasis komunitas.
Dia berharap, perguruan tinggi, akses perbankan, dan kekuatan koperasi sebagai simpul distribusi, bisa menjadi fondasi pembangunan ekonomi desa yang lebih merata, modern, dan berdaya saing.
BUMdes dan KMP diharapkannya dapat berkolaborasi. “BUMDes membangun dari dalam, KMP membuka jalan keluar,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.