KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - CEO Forum Hulu Migas 2025 menjadi panggung bagi pergeseran pendekatan besar dalam tata kelola industri migas nasional. Tidak lagi sekadar mengatur dari atas, pemerintah kini memilih untuk “turun gunung” langsung membantu percepatan produksi dan lifting melalui sinergi nyata dengan pelaku industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan pemerintah akan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor langsung di SKK Migas sebagai Kepala Administrasi Hulu Migas.
“Jika ada persoalan perizinan, maka saya yang akan bantu selesaikan. Bagi yang sudah selesai, maka harus segera dikerjakan. Kalau tidak, pemerintah akan bertindak tegas. Kita harus dorong produksi ini agar segera berjalan,” kata Bahlil.
Komitmen itu menjadi jawaban atas kekhawatiran menahun soal rendahnya realisasi lifting yang tidak pernah menyentuh target APBN sejak 2008. Pemerintah melihat kolaborasi langsung antara regulator dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebagai kunci membuka potensi migas nasional yang selama ini tertahan.
Dalam CEO Forum, selain menegaskan target lifting 2025 sebesar 605 ribu BOPD untuk minyak dan 5.628 MMSCFD untuk gas, para pimpinan tertinggi KKKS juga menandatangani Piagam SIAP Selamat sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan kerja dan tata kelola yang baik.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanta menyambut baik arah baru kebijakan itu. Menurutnya, penyatuan visi antara regulator dan industri akan mempercepat capaian strategis sektor migas nasional.
“Kami melihat komitmen pemerintah sangat nyata. Itu bukan lagi soal siapa mengatur siapa, tapi bagaimana kita bersama menggerakkan produksi. Komitmen para CEO KKKS juga luar biasa untuk mendukung program ketahanan energi nasional,” ujar Djoko.
Dalam forum tersebut dipaparkan pula bahwa kinerja produksi dan lifting hingga semester pertama 2025 sudah melampaui capaian tahun lalu pada periode yang sama. Bahkan dalam skenario optimistis (high case), lifting minyak diperkirakan mencapai target APBN tahun ini. Untuk jangka panjang, target ambisius juga mulai digerakkan: mencapai 1 juta BOPD pada 2030.
Tren investasi eksplorasi pun menunjukkan kebangkitan. Dari hanya 0,5 miliar dolar pada 2020, naik menjadi 1,3 miliar dolar pada 2024. Tahun ini diproyeksikan tembus USD 1,5 miliar. Itu terbesar dalam satu dekade terakhir.
Bahlil menegaskan pentingnya memastikan keberadaan industri migas memberi manfaat langsung bagi masyarakat berdaulat.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, optimisme industri hulu migas menguat. Kolaborasi bukan lagi jargon, tetapi strategi baru untuk memastikan energi Indonesia tidak hanya cukup, tapi juga berdaulat. “Pemberdayaan lokal tidak bisa ditawar. Harus ada dampak positif dari kekayaan migas, masyarakat lokal harus diberi ruang untuk terlibat,” katanya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo