KALTIMPOST.ID - Balikpapan kembali mengukuhkan supremasinya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai rekor terendah di bawah dua persen, yakni sebesar 1,97 persen.
Angka ini turun 0,26 poin persentase dibandingkan Maret 2024 (2,23 persen), jauh di bawah rata-rata nasional (8,47 persen) dan Kaltim (5,17 persen). Balikpapan berhasil mempertahankan posisi pertama kemiskinan terendah 2025, disusul Kota Denpasar (2,16 persen) dan Kota Depok (2,31 persen).
Keberhasilan ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan pro-rakyat yang terstruktur. Penurunan kemiskinan Balikpapan didukung oleh kinerja ekonomi yang sangat dinamis.
Setelah mencatatkan pertumbuhan 7,97 persen pada Triwulan I-2025, laju ekonomi Balikpapan melesat hingga dua digit, yakni 11,98 persen pada Triwulan II-2025, tertinggi di Kaltim.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini sejalan dengan teori pertumbuhan dan kemiskinan (Growth-Equity Link), di mana ekspansi ekonomi menjadi prasyarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Selain kinerja ekonomi, keberhasilan Balikpapan mengentaskan kemiskinan yang bersifat multidimensi tidak lepas dari dua pilar strategi komprehensif Pemerintah Kota Balikpapan.
Pilar pertama adalah program perlindungan sosial yang komprehensif. Pilar ini berfokus pada upaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui BPJS Kesehatan Gratis, BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal, serta Subsidi Kebutuhan Dasar.
BPJS Kesehatan gratis. Kebijakan yang tertuang dalam Perwali Nomor 26 Tahun 2021 ini menjadi kunci turunnya angka kemiskinan secara berkelanjutan, dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Sebagai langkah proaktif, Pemkot memberikan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal. Kebijakan ini menjamin keamanan kerja dan keberlanjutan ekonomi bagi kelompok rentan, mengurangi risiko finansial akibat kecelakaan kerja atau kematian.
Subsidi kebutuhan dasar. Program subsidi seragam sekolah gratis dan beasiswa melengkapi kebijakan biaya sekolah gratis. Selain itu, Pemkot bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) rutin melaksanakan pasar murah untuk memastikan kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga terjangkau.
Pilar kedua adalah pemberdayaan kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Pemkot fokus mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf), sektor yang menjadi tumpuan banyak rumah tangga miskin. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis, serta dukungan adopsi teknologi dan digitalisasi UMKM.
Meskipun persentase kemiskinan turun ke titik terendah, Balikpapan tetap harus waspada terhadap dimensi kemiskinan yang lebih dalam (multidimensional poverty), yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan kecil pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) menjadi 0,34 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menjadi 0,10 pada Maret 2025.
Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meski jumlah penduduk miskin berkurang, rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang tersisa cenderung menjauh dari garis kemiskinan, serta kesenjangan di antara mereka sedikit melebar.
Oleh karena itu, tantangan Balikpapan ke depan, di tengah terpangkasnya transfer ke daerah oleh pusat lebih dari Rp 1 triliun adalah mempertahankan kualitas dan kuantitas program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Pemkot Balikpapan dan sektor swasta sehingga pembangunan lebih inklusif, tidak hanya mempertahankan kemiskinan yang rendah tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo