KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Timur hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp31,77 triliun atau 75,17 persen dari pagu Rp42,26 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, dalam rilis Kinerja APBN Regional Kaltim sampai dengan 31 Oktober 2025, pada Selasa (25/11).
Edih menjelaskan, porsi terbesar TKD masih didominasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp24,41 triliun. “Komponen DBH menjadi penyumbang terbesar realisasi transfer pusat untuk Kaltim tahun ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Selain DBH, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebesar Rp4,76 triliun. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,87 triliun. Komponen lain yang telah tersalurkan meliputi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp41,08 miliar serta Dana Desa sebesar Rp568,73 miliar.
Edih mengatakan, penyaluran TKD menjadi salah satu instrumen fiskal utama untuk menjaga pelaksanaan layanan publik dan pembangunan daerah. Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan untuk memastikan pemanfaatan TKD berlangsung optimal.
“Harapannya serapan anggaran di daerah bisa turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Edih.
Rilis APBN Kaltim juga menunjukkan bahwa total belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) di Kaltim telah terealisasi Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu. Komponen belanja modal masih mendominasi dengan nilai Rp11,22 triliun, terutama untuk penyelesaian proyek-proyek strategis. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo