KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Kinerja fiskal Kaltim hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan tekanan pada sisi pendapatan, tetapi tetap menjadi penopang agenda pembangunan nasional.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim mencatat realisasi APBN regional defisit Rp29,53 triliun, dipicu pendapatan yang belum terkumpul optimal. Sementara belanja pemerintah terus bergerak mengikuti kebutuhan percepatan pembangunan, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Secara umum, APBN tetap solid dan menjadi instrumen utama menjaga momentum pembangunan di Kaltim,” ujar Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, dalam rilis resmi Kinerja APBN Regional Kaltim sampai dengan 31 Oktober 2025, Selasa (25/11).
Pada sisi pendapatan, tekanan paling besar muncul dari penerimaan perpajakan. Total Pendapatan negara tercatat Rp18,71 triliun atau 52,08 persen dari target, sementara penerimaan perpajakan baru mencapai Rp16,24 triliun, terkontraksi 18,69 persen. Pajak Dalam Negeri berada di angka Rp13,87 triliun, menurun hampir di seluruh komponennya.
Dari seluruh sektor, administrasi pemerintahan masih menjadi penopang terbesar dengan kontribusi 31,45 persen. Meski demikian, pajak perdagangan internasional justru menjadi titik terang dengan realisasi Rp2,37 triliun, tumbuh 90,70 persen seiring kenaikan harga referensi crude palm oil (CPO). Bea keluar melonjak 272,06 persen, sementara bea masuk turun 5,81 persen akibat melemahnya impor mesin.
Berbeda dengan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mencatatkan kinerja positif. Realisasinya mencapai Rp2,48 triliun atau 105,90 persen dari target.
Pendapatan terbesar berasal dari kategori PNBP lainnya sebesar Rp1,89 triliun, yang didominasi layanan kepelabuhanan. Adapun tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kaltim berkontribusi Rp580,94 miliar, terutama dari jasa pelayanan pendidikan.
Pada sisi belanja, pemerintah justru mengakselerasi penyelesaian proyek strategis. Belanja pemerintah pusat di Kaltim mencapai Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu.
Belanja modal menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp11,22 triliun, dan sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur IKN. “Belanja modal didominasi penyelesaian proyek strategis di IKN,” kata Edih.
Selain belanja modal, belanja pegawai mencapai Rp3,15 triliun, dipengaruhi penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu serta bertambahnya guru bersertifikasi, terutama di Kementerian Agama. Sementara belanja barang berada di angka Rp2,09 triliun, dan bantuan sosial tercatat Rp10,24 miliar.
Dari sisi hubungan fiskal pusat–daerah, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp31,77 triliun atau 75,17 persen dari pagu Rp42,26 triliun. Dana bagi hasil (DBH) menjadi komponen paling dominan dengan kontribusi Rp24,41 triliun, mencerminkan tingginya porsi pendapatan sumber daya alam yang dikembalikan ke daerah.
Sementara itu, dana alokasi umum (DAU) terealisasi Rp4,76 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp1,87 triliun, dana insentif daerah Rp41,08 miliar, dan dana desa Rp568,73 miliar.
Edih menegaskan bahwa di tengah pendapatan yang tertekan, APBN tetap menjadi penggerak utama stabilitas ekonomi dan pembangunan di Kaltim. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo