KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru menegaskan bahwa penurunan anggaran pendidikan tidak boleh menjadi alasan menurunnya komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Hal itu ia sampaikan menanggapi berkurangnya alokasi anggaran yang menyesuaikan kondisi fiskal pemerintah. “Maaf, ini memang sudah jelas besarannya 20 persen. Artinya ketika turun anggaran dari pemerintah tentu turun juga anggaran pendidikan karena menyesuaikan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Meski demikian, ia menyebut belum melihat secara rinci anggaran final yang telah disahkan. “Cuma memang saya belum lihat anggaran yang sudah disahkan. Mudah-mudahan nanti dengan anggaran yang turun, jangan mengendurkan semangat untuk peningkatan mutu,” tegasnya.
Andi menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah “harga mati” yang akan tetap menjadi fokus utama. Selain itu, program digitalisasi pendidikan juga akan terus didorong. “Digitalisasi itu menjadi program yang harus tetap terdorong,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana sebagai bagian dari peningkatan layanan pendidikan di PPU.
Namun Andi mengaku khawatir dengan kondisi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendatang. Ia tidak menutup kemungkinan masalah tahun sebelumnya akan terulang. “Saya masih pusing, bisa berulang seperti kemarin. Benar-benar bisa pusing lagi saya,” ucapnya.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan DPRD, khususnya anggota dewan yang membidangi pendidikan. Menurutnya, anggaran pokok pikiran (pokir) seyogyanya diarahkan pada kebutuhan mendesak seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
“Karena kita kekurangan RKB, ya doronglah ke situ. Tanya kepada pendidikan apa kekurangannya. Untuk membangun itu yang susah,” tegasnya.
Andi berharap sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat mempercepat penyelesaian persoalan ruang belajar yang masih menjadi kendala utama. Ia mengungkapkan sudah melaporkan berbagai keluhan tersebut kepada Bupati PPU. “Kami memang dipastikan masih kekurangan RKB, terutama sekali di wilayah Penajam,” ujarnya.
Salah satu dampaknya, pembangunan SMPN 1 yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda karena efisiensi anggaran. “Kita masih SMP 1 tidak jadi kita bangun karena berbagai hal. Kita kekurangan banyak sekali kelas,” tambahnya.
Menurut Andi, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sekolah negeri memperparah kondisi kekurangan ruang kelas. “Rata-rata orang tua masih mau sekolah di pendidikan negeri. Untuk yang swasta itu masih menjadi pilihan kesekian,” jelasnya.
Ia menilai faktor pelayanan dan biaya menjadi penyebab utama masyarakat berpenghasilan rendah enggan memilih sekolah swasta. “Jangankan itu, makan sehari-hari susah, apalagi mau dibebankan kebutuhan pendidikan. Sehingga mereka lebih memilih mempedidikkan anak-anaknya di sekolah negeri,” imbuhnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo