KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Penyaluran anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi tulang punggung belanja APBN Kalimantan Timur hingga 30 November 2025. Dari total belanja negara Rp55,56 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk mendukung keuangan pemerintah daerah.
Disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur Edih Mulyadi, realisasi Transfer ke Daerah hingga 30 November 2025 tercatat mencapai Rp37,43 triliun.
Dia menjelaskan, penyaluran TKD tersebut didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp29,10 triliun. "Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2,39 triliun," kata Edih, Senin (22/12).
Selain DBH, terdapat pula penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Rp59,48 miliar serta Dana Desa yang mencapai Rp626,55 miliar hingga akhir November 2025.
"Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,12 triliun," ujar Edih. Realisasi belanja tersebut didominasi oleh belanja modal.
Belanja modal tercatat sebesar Rp12,21 triliun, diikuti belanja pegawai Rp3,46 triliun dan belanja barang Rp2,44 triliun. Struktur belanja tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan fisik dan dukungan operasional layanan publik di Bumi Etam. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo