KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pasar modal Indonesia untuk memainkan peran yang semakin strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, mulai penguatan integritas pasar hingga percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon berstandar internasional.
Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) Parjiman menyampaikan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) 2026 di Gedung BEI, yang dihadiri jajaran pemangku kepentingan sektor keuangan nasional.
Dia menegaskan pentingnya pendalaman likuiditas pasar, penguatan basis investor institusi, serta peningkatan kepercayaan publik agar pasar modal mampu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih kuat bagi perekonomian nasional.
OJK juga memberi perhatian besar terhadap pelindungan investor minoritas dan ritel yang selama ini menopang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), termasuk melalui penguatan pengawasan perilaku pasar dan aktivitas influencer keuangan.
“OJK akan terus mendorong peningkatan pelindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG, di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuangan atau finfluencer,” kata pria yang karib disapa Jimmy itu.
OJK saat ini tengah menyiapkan aturan baru bagi influencer keuangan atau finfluencer yang telah memasuki tahap finalisasi, dan ditargetkan terbit pada pertengahan 2026, dengan penekanan pada kapabilitas, transparansi, serta kepatuhan perizinan guna mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab.
Selain itu, pihaknya mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan agar pasar modal semakin berperan sebagai sumber pendanaan utama bagi emiten sekaligus menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK) tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” bebernya. (*)
Editor : Dwi Restu A