Catatan Azhari Novy Sucipto, Ekonom Senior KPw BI Kaltim
KALTIMPOST.ID - Dalam teori klasik, inflasi dipahami sebagai fenomena moneter. Ketika harga meningkat, bank sentral menaikkan suku bunga, kredit melambat, konsumsi tertahan, dan tekanan harga mereda.
Mekanisme ini relatif efektif di negara dengan struktur ekonomi matang serta sistem distribusi yang efisien. Namun, realitas Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Kajian Solikin M. Juhro (2007) menegaskan bahwa mayoritas tekanan inflasi Indonesia justru bersumber dari sisi penawaran.
Sekitar 55–60 persen inflasi dipicu oleh guncangan non-moneter, terutama kelompok administered prices dan volatile food, sementara hanya 40–45 persen berasal dari sisi permintaan atau core inflation.
Di sinilah dilema klasik negara berkembang muncul, kebijakan moneter saja tidak cukup menjadi “obat” pengendali inflasi. Suku bunga dapat menahan permintaan, tetapi tidak dapat mempercepat distribusi pangan, menambah pasokan energi, ataupun mengatasi gangguan produksi.
Indonesia kemudian mengakui realitas tersebut dan mendesain ulang kerangka pengendalian inflasi. Inflasi dipandang sebagai fenomena lintas sektor yang memerlukan koordinasi kebijakan, bukan sekadar respons moneter.
Pada tahun 2005, pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah.
TANTANGAN PENGENDALIAN INFLASI DI KALTIM
Karakter inflasi berbasis pasokan semakin terasa di daerah seperti Kalimantan Timur. Struktur ekonomi provinsi ini didominasi sektor ekstraktif, terutama pertambangan, sementara kapasitas produksi pangan relatif terbatas.
Data Neraca Pangan Badan Pangan Nasional menunjukkan lebih dari 50 persen kebutuhan pangan dipenuhi melalui pasokan antar daerah. Kalimantan Timur, dalam konteks ini, adalah net consumer.
Konsekuensinya jelas, stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran produksi dan distribusi di luar wilayah. Gangguan cuaca di Sulawesi, hambatan logistik di Jawa, atau kenaikan biaya transportasi antarpulau dapat segera menjelma menjadi tekanan inflasi di pasar-pasar lokal.
Inflasi menjadi fenomena yang ditransmisikan, bukan semata diciptakan oleh permintaan domestik. Pemerintah daerah melalui TPID Provinsi Kalimantan Timur telah merespons tantangan tersebut dengan sejumlah langkah struktural.
Implementasi digital farming di Kutai Kartanegara berhasil meningkatkan produktivitas sawah secara signifikan. Penerapan early warning system (EWS) memperkuat deteksi dini terhadap kenaikan harga.
Skema SIGAP Inflasi Kaltim mengintegrasikan pemantauan harga dengan toko penyeimbang sebagai instrumen stabilisasi, yang turut mengantarkan provinsi ini meraih penghargaan TPID terbaik wilayah Kalimantan pada 2024.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang. Instrumen yang ada relatif kuat pada aspek kuratif, meredam gejolak ketika harga telah meningkat, tetapi belum sepenuhnya preventif.
Tantangan geografis, fragmentasi wilayah, dan ketergantungan distribusi antarpulau menjadikan stabilitas pasokan sebagai isu struktural. Urgensi ini semakin mengemuka setelah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Transformasi menjadi pusat pemerintahan nasional akan mendorong peningkatan populasi, aktivitas ekonomi, dan permintaan pangan.
LAHIRNYA MANDAU KALTIM
Dalam konteks tersebut, TPID Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan MANDAU KALTIM (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama Kalimantan Timur) sebagai evolusi pendekatan pengendalian inflasi.
Skema ini tidak sekadar memperkuat pemantauan harga, melainkan membangun arsitektur pengambilan keputusan terintegrasi yang menghubungkan data harga, pasokan, distribusi, cuaca, dan proyeksi kebutuhan dalam satu sistem analitik.
Secara konseptual, MANDAU KALTIM menggeser paradigma dari price stabilization menuju supply management. Pengendalian inflasi tidak lagi dimulai ketika harga melonjak, melainkan ketika potensi gangguan pasokan mulai terdeteksi. Sistem ini menjalankan tiga fungsi utama.
Pertama, deteksi dini tekanan harga melalui EWS terintegrasi yang mengonsolidasikan berbagai sumber pemantauan harga untuk menilai kewajaran pergerakan serta memproyeksikan kecenderungan ke depan.
Kedua, penyusunan neraca pangan prediktif untuk mengidentifikasi potensi defisit sebelum kelangkaan terjadi. Ketiga, command center yang mengolah seluruh indikator menjadi rekomendasi kebijakan operasional, mulai dari operasi pasar, kerja sama antar daerah, hingga intervensi distribusi.
Dalam implementasinya, MANDAU KALTIM diperkuat dengan teknologi artificial intelligence dan machine learning.
Seluruh indikator seperti harga harian, arus distribusi, data cuaca, hingga pola konsumsi, diproses secara simultan dalam sistem yang mampu mendeteksi anomali, membaca pola historis, serta mengukur risiko tekanan inflasi.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya memahami kondisi aktual, tetapi juga memproyeksikan dinamika ke depan.sebagai decision support system mengubah data menjadi proyeksi, dan proyeksi menjadi kebijakan yang lebih presisi.
Dengan demikian, kebijakan tidak lagi bersifat reaktif. Operasi pasar dilakukan sebelum harga melonjak tajam. Kerja sama antar daerah dibangun ketika neraca pangan menunjukkan potensi defisit. Intervensi distribusi dilakukan saat risiko logistik teridentifikasi.
Data diolah menjadi proyeksi, dan proyeksi diterjemahkan menjadi keputusan yang presisi. MANDAU KALTIM berfungsi sebagai decision support system yang menggeser pengendalian inflasi dari respons kebijakan menuju manajemen risiko ekonomi.
Pengalaman Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di era modern tidak lagi cukup mengandalkan ketegasan kebijakan, tetapi memerlukan kecerdasan sistem. Otoritas tidak dapat terus berperan sebagai pemadam kebakaran setiap kali harga melonjak.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca risiko sebelum tekanan muncul. MANDAU KALTIM menawarkan arah baru tersebut. Stabilitas harga dibangun dari kepastian pasokan, kepastian pasokan bertumpu pada kualitas data, dan kualitas data bermuara pada ketepatan keputusan.
Jika pendekatan ini dikembangkan secara konsisten, pengendalian inflasi tidak lagi identik dengan intervensi sesaat, melainkan menjadi praktik manajemen risiko berbasis informasi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo