KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dinilai belum cukup mendorong perubahan struktural di Kalimantan Timur. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut capaian tersebut sebagai bentuk stagnasi.
“Sering kita sebut, dalam kondisi kita itu stagnan. Kenapa? Karena tidak berubah,” ujarnya.
Menurut Purwadi, belum terlihat lompatan signifikan yang mampu mengakselerasi ekonomi daerah. Ia bahkan menyindir bahwa tanpa gebrakan besar pun ekonomi nasional tetap bisa tumbuh di kisaran 5 persen.
“Saya baca artikel, dari apa yang kita lihat hari ini, sebenarnya pemerintah tidur pun ekonomi kita tetap tumbuh 5 persen. Tidak ada gebrakan yang memang bisa didorong lebih cepat di daerah,” tegasnya.
Baca Juga: Rapat Komisi II DPRD Paser dengan Mitra, Burhanuddin: OPD Jangan Fokus Belanja Operasional
Ia juga menyoroti hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum ideal. Jika kondisi fiskal di pusat bermasalah, dampaknya otomatis terasa di daerah. Purwadi mempertanyakan kebijakan yang dianggap terlalu terpusat dan kurang memberi ruang bagi daerah untuk berkembang lebih leluasa.
Selain persoalan fiskal, ia menyinggung wacana transformasi ekonomi yang dinilai belum berjalan konsisten. Sejak era Gubernur Awang Faroek Ishak, menurutnya, narasi transformasi ekonomi sudah sering digaungkan.
“Dari zaman almarhum Gubernur Awang Faroek, saya sudah ingatkan. Selalu bicara mengenai transformasi ekonomi, tapi hal itu saya bilang sate jauh dari panggang,” ucapnya.
Purwadi juga melihat adanya kontradiksi antara narasi ekonomi hijau dan praktik perizinan sumber daya alam. Di satu sisi berbicara tentang keberlanjutan, namun di sisi lain izin pertambangan terus berjalan.
Baca Juga: Inter Dikalahkan Tim Kabupaten Norwegia 3-1, Cedera Lautaro dan PR Besar di Leg Kedua
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia mengakui sektor konstruksi memang terdorong. Namun, ia mempertanyakan keberlanjutan ekonomi setelah tahap konstruksi selesai.
“Pertanyaan pertama, pascakonstruksi IKN itu harus apa? Siapa yang bertanggung jawab, pemerintah pusat atau daerah?” katanya.
Ia juga menilai dampak ekonomi IKN belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kaltim. Peredaran uang, menurutnya, belum banyak berputar di daerah karena sebagian pekerja berasal dari luar Kaltim.
Dalam situasi fiskal yang ketat, Purwadi meminta agar kebijakan efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat. Ia menilai belanja dan tunjangan pejabat juga perlu dievaluasi.
Baca Juga: Tanda-Tanda Bakal Gagal Juara? Arsenal Ditahan Wolves 2-2 di Injury Time
“Efisiensi jangan rakyat saja yang disuruh efisiensi. Tunjangan-tunjangan juga harus efisiensi. Misalnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekretaris daerah yang 99 juta, nyaris 100 juta itu coba dinolkan. Lima tahun puasa lah pejabat negara,” kritiknya.
Menurutnya, penghematan belanja pejabat dapat dialihkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok masyarakat.
“Disuruh mancing tapi tidak dikasih umpan, dibawa semua ke pusat, ya tidak bisa,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi