KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Peredaran uang negara di Kalimantan Timur sepanjang 2025 mencapai angka yang tidak kecil. Total belanja negara yang mengalir di daerah ini tercatat sekitar Rp75,45 triliun.
Dana tersebut berasal dari belanja kementerian/lembaga serta transfer yang dibelanjakan pemerintah daerah, ditambah sumber pendapatan asli daerah.
Hal itu dipaparkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi, besarnya angka tersebut menunjukkan peran fiskal pusat dalam menjaga denyut ekonomi daerah.
“Data 2025 kemarin, di Kaltim itu ada sekitar Rp75,45 triliun APBN yang beredar. Itu total semua belanja negara, di dalamnya ada yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, ada yang juga dibelanjakan lewat TKD yang dibelanjakan pemda,” jelasnya.
Dari sisi penggunaannya, belanja pemerintah tersalur ke dua aspek utama. Pertama melalui konsumsi pemerintah, kedua melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi.
“Kalau lihat data BPS terakhir, secara tahunan jumlah konsumsi pemerintah itu di Kaltim Rp46,59 triliun. Kita tahu bahwa total PDRB Kaltim 2025 kemarin Rp889,07 triliun. Rp46,59 triliun itu dari konsumsi pemerintah, lewat gaji pegawai, lewat belanja itu,” ujarnya. Sementara itu, sisanya sekitar Rp28,87 triliun masuk dalam komponen investasi.
Meski secara proporsi tidak dominan terhadap keseluruhan ekonomi daerah, Edih menegaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemicu aktivitas ekonomi lanjutan.
“Walaupun peran pemerintah ini kalau dilihat dari porsinya hanya sekitar 5,24 persen di 2025 kemarin, tapi jangan lupa bahwa belanja pemerintah ini jadi pendorong, ada istilah multiplier effect. Semakin besar angka ini, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang besar,” katanya.
Konsep efek pengganda itulah yang membuat setiap rupiah belanja negara tidak berhenti di satu titik. Gaji pegawai, proyek pembangunan, hingga belanja barang dan jasa akan berputar kembali di masyarakat, menciptakan transaksi baru, membuka peluang usaha, dan menyerap tenaga kerja.
Dalam konteks fiskal yang semakin menantang ke depan, optimalisasi belanja yang berkualitas menjadi penting. Bukan hanya soal besarannya, tetapi bagaimana dampaknya mampu memicu aktivitas ekonomi turunan yang lebih luas di Kaltim. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo