KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Akses permodalan masih menjadi tantangan utama pelaku usaha mikro dan kecil. Minimnya jaminan serta riwayat pembiayaan sering kali menjadi penghambat.
Namun, melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan pembiayaan tanpa agunan hingga Rp100 juta bagi pelaku usaha produktif.
Area Micro Pawning Manager BSI, Herianto, menjelaskan bahwa ketentuan KUR memang dirancang lebih sederhana dibanding pembiayaan reguler.
“Kalau di ketentuan pemerintah, sebenarnya kalau untuk KUR itu mulai dari Rp 5juta sampai dengan Rp 100 juta itu tanpa agunan sebenarnya,” ujarnya.
Meski tanpa jaminan, bukan berarti tanpa syarat. BSI tetap menerapkan kriteria ketat agar pembiayaan tepat sasaran dan minim risiko. Usaha yang diajukan wajib sudah berjalan minimal satu tahun. Ketentuan ini menjadi indikator bahwa bisnis tersebut benar-benar aktif dan memiliki arus kas.
Selain itu, histori kredit juga menjadi perhatian. Calon nasabah tidak boleh memiliki catatan keterlambatan pembayaran di lembaga keuangan lain. “Lancar angsuran di tempat lain minimal 6 bulan, enggak boleh ada keterlambatan hari,” lanjut Herianto.
Dalam risk acceptance criteria (RAC) KUR BSI, usia minimal nasabah adalah 21 tahun atau sudah menikah (minimal 18 tahun). Calon penerima juga tidak boleh masuk Daftar Hitam Nasional (DHN).
Rasio kemampuan bayar (RPC) minimal dua kali dari angsuran yang diajukan. Untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan pola pembayaran tidak tetap (irreguler), rasio minimal satu kali.
Plafon Rp 5 juta hingga Rp 10 juta masuk kategori Super Mikro dengan margin 3 persen per tahun. Sementara Rp 10 juta sampai Rp 100 juta masuk kategori KUR Mikro dengan tenor maksimal tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi.
“Kalau KUR dia lebih sederhana,” jelas Herianto, menegaskan bahwa produk tersebut memang difokuskan untuk memperluas inklusi keuangan. Untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta atau kategori KUR Kecil, agunan sudah mulai dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihaknya memastikan dana KUR hanya untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Modal kerja dan investasi usaha menjadi fokus utama. Dengan skema tanpa agunan hingga Rp 100 juta dan margin relatif ringan, KUR diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan UMKM di Kaltim dan Kaltara.
Pendekatan tersebut menjadi strategi BSI dalam mendorong pelaku usaha naik kelas secara bertahap, sekaligus menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat. (*)
Editor : Duito Susanto