KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur mengejar swasembada beras tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan peningkatan produksi.
Pemerintah daerah juga menghadapi persoalan mendasar lain yakni kekurangan petani yang siap menggarap lahan pertanian. Kebutuhan tenaga petani menjadi salah satu tantangan serius, terutama jika program perluasan sawah terus didorong.
“Sebetulnya kita juga punya masalah di petaninya. Karena sumber daya manusia (SDM) kita sangat sedikit. Kita mau cetak sawah 20 ribu hektare saja bingung nanti siapa yang garap,” ujar Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan.
Menurut Fahmi, kondisi tersebut berpotensi menjadi kendala jika pemerintah berhasil membuka lahan sawah baru tetapi tidak memiliki cukup petani untuk mengelolanya. Karena itu pemerintah kini mulai memikirkan pendekatan kolaboratif untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan komunitas pertanian. Pihaknya bahkan telah berdiskusi dengan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) untuk membantu memetakan potensi sumber daya manusia yang bisa terlibat dalam sektor pertanian.
“Kami sudah diskusi dengan Fakultas Pertanian Unmul. Saya minta bantuan juga untuk dilakukan pendataan terhadap alumni-alumni fakultas pertanian,” kata Fahmi. Pendataan tersebut bertujuan mengidentifikasi lulusan yang memiliki latar belakang pertanian, tetapi saat ini bekerja di sektor lain.
Menurut Fahmi, tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka sebenarnya memiliki minat untuk kembali ke sektor pertanian jika peluangnya tersedia. “Barangkali sekarang mereka bekerja tidak sesuai dengan jalurnya, padahal sebenarnya mau bertani,” ujarnya.
Selain itu pemerintah juga ingin melibatkan kelompok pemuda tani dan penyuluh pertanian untuk memperkuat regenerasi petani di daerah. Kolaborasi lintas pihak ini diharapkan mampu menghadirkan lebih banyak tenaga muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian.
“Jadi harus banyak pihak yang kita libatkan, tidak bisa hanya satu dua pihak saja,” katanya. Fahmi menilai pengelolaan lahan pertanian tidak harus selalu dilakukan oleh pemilik lahan. Selama pemilik lahan bersedia, pengelolaannya bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kemampuan bertani.
Bahkan menurutnya, bertani padi memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. “Kalau dihitung-hitung, bertani sawah itu bisa lebih menguntungkan dari sawit per hektare,” ujarnya.
Hal tersebut terutama berlaku jika indeks pertanaman dapat ditingkatkan hingga tiga kali panen dalam setahun. “Kalau indeks pertanaman (IP) bisa sampai tiga kali, berarti tiga kali panen. Semakin luas lahannya, semakin banyak juga hasil yang didapat,” jelas Fahmi.
Karena itu pemerintah ingin memanfaatkan momentum program pengembangan pertanian yang sedang berjalan untuk menarik lebih banyak generasi muda ke sektor ini. Menurut Fahmi, ketersediaan petani menjadi faktor penting dalam keberhasilan program cetak sawah.
“Jangan sampai sudah ada sawahnya, tapi nanti siapa yang garap. Itu juga bisa jadi masalah,” tegasnya. Dia bahkan mengingatkan, lahan yang sudah dicetak sawah harus segera dimanfaatkan. Jika terlalu lama dibiarkan tanpa ditanami, lahan tersebut bisa kembali ditumbuhi tanaman liar.
“Kalau sudah dicetak sawahnya, tiga minggu saja tidak kita siapkan benih untuk ditanam, itu bisa jadi semak lagi,” katanya. Karena itu, selain memperluas lahan dan meningkatkan produksi, pemerintah juga terus memikirkan strategi regenerasi petani agar pembangunan sektor pertanian di Kaltim dapat berjalan berkelanjutan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo