KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kenaikan harga plastik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran. Tidak hanya membebani pelaku usaha, lonjakan ini juga dinilai berpotensi memicu inflasi jika tidak segera diantisipasi.
Pengamat ekonomi dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Darmawati, menyebut kenaikan harga plastik saat ini tergolong sangat signifikan, bahkan dalam beberapa kasus mencapai beberapa kali lipat. “Fenomena ini tidak hanya berdampak pada produsen, tetapi juga bisa memicu inflasi yang lebih luas,” ujarnya, baru-baru ini.
Secara nasional, lonjakan harga plastik memang tengah terjadi. Berdasarkan pantauan terbaru, harga plastik di pasar domestik naik drastis hingga 50 persen bahkan mencapai 80–100 persen untuk beberapa jenis sejak awal April 2026.
Harga plastik kresek misalnya kini berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp 25 ribu per pak, sementara plastik kemasan makanan jenis PE ikut melonjak. Kondisi ini dipicu oleh gangguan pasokan global, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia yang merupakan bahan utama pembentuk resin plastik.
Baca Juga: Dilema Pengusaha Laundry Samarinda: Margin Tergerus Harga Plastik, Bertahan atau Naikkan Harga?
Darmawati menyebut, dalam perspektif ekonomi, plastik merupakan input antara yang digunakan di banyak sektor, mulai dari industri makanan dan minuman hingga logistik. Ketika harga plastik naik, biaya produksi otomatis ikut terdorong. Dalam skala makro, kondisi ini dapat memicu cost-push inflation atau inflasi akibat kenaikan biaya produksi.
“Produsen akan menyesuaikan harga jual. Ketika ini terjadi secara luas, maka harga barang secara umum ikut naik,” jelasnya. Efeknya tidak hanya di pelaku usaha. Masyarakat juga berpotensi terdampak melalui penurunan daya beli. Kenaikan harga barang tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa tertekan. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi.
UMKM PALING TERDAMPAK
Kenaikan harga plastik juga paling terasa di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama yang bergantung pada kemasan seperti usaha kuliner dan perdagangan. Tekanan biaya membuat pelaku usaha berada di posisi sulit, yakni antara menaikkan harga atau menekan keuntungan.
Baca Juga: Harga Plastik Melejit, Bos Istana Laundry Samarinda Pilih Tutup Outlet ketimbang Naikkan Tarif!
Secara nasional, kondisi ini bahkan telah dikeluhkan pelaku usaha karena margin usaha semakin tergerus akibat kenaikan biaya bahan baku. Untuk mengatasi situasi ini, Darmawati menilai diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri.
Salah satunya dengan mendorong penggunaan bahan alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti kemasan berbasis kertas atau material biodegradable, misal dari daun pisang atau bahan bungkus tradisional lainnya.
Selain itu, penguatan industri petrokimia dalam negeri juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. “Kalau produksi dalam negeri kuat, pasokan bisa lebih stabil dan harga lebih terkendali,” katanya.
Di sisi pelaku usaha, inovasi dan efisiensi menjadi langkah penting. Mulai dari pengurangan limbah, optimalisasi penggunaan bahan baku, hingga transparansi kepada konsumen terkait penyesuaian harga. Di tengah tekanan yang ada, Darmawati melihat kondisi ini juga membuka peluang baru. Kenaikan harga plastik dapat mendorong lahirnya inovasi di sektor material alternatif dan industri ramah lingkungan.
Namun, ia mengingatkan bahwa transisi tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak sektor masih sangat bergantung pada plastik karena sifatnya yang murah, ringan, dan fleksibel. “Pendekatannya harus bertahap dan terencana agar tidak menimbulkan gangguan yang lebih besar,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Plastik Melejit, Owner Chicken Bite Pilih Pangkas Cuan Demi Amankan Pelanggan!
Ia menegaskan, kenaikan harga plastik harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk beradaptasi. Ketergantungan terhadap satu jenis bahan baku membuat sistem ekonomi rentan terhadap guncangan global. “Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan harus menjadi prioritas, agar pertumbuhan yang dicapai tidak hanya cepat, tetapi berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo