Oleh:
Bambang Saputra
Dosen dan Peneliti STIE Balikpapan
KALTIMPOST.ID-Di mata publik Benua Etam, PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) adalah raksasa keuangan yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak utama perekonomian Kaltim.
Namun, bedah laporan keuangan selama dua tahun terakhir (2024–2025) mengungkapkan realitas yang paradoks: bank daerah ini memiliki modal jumbo. Namun kontribusinya bagi pembangunan daerah melalui dividen dan penyaluran kredit produktif justru minimalis.
Salah satu indikator kesehatan bank menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).
Data menunjukkan CAR Bankaltimtara melonjak hingga 45,64 persen pada akhir 2024 dan terus bertahan di level tinggi sebesar 47,83 persen hingga akhir 2025. Meski angka ini menunjukkan ketahanan yang sangat kuat, CAR yang terlalu jauh di atas ketentuan minimum OJK mengindikasikan adanya “modal tidur”.
Pada saat ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, modal melimpah ini seharusnya bisa dioptimalkan untuk ekspansi kredit pembangunan yang lebih agresif. Bukan sekadar dibiarkan mengendap tanpa memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menuntut Bankaltimtara untuk memberikan dividen yang optimal sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, data menunjukkan tren rentabilitas (kemampuan laba) bank justru menurun. Return on equity (ROE) Bankaltimtara turun dari 7,73 persen pada 2023 menjadi 6,49 persen pada 2024.
Dampaknya langsung terasa pada kas daerah. Realisasi dividen pada 2025 tercatat hanya sebesar Rp 191,4 miliar.
Ketimpangan kinerja ini semakin nyata jika kita menoleh daerah lain yang setara misalnya BPD Bali. Di saat pemerintah daerah sedang berjuang menghadapi keterbatasan fiskal, BPD Bali mampu mencatatkan imbal hasil modal (ROE) hingga 23,24 persen, yang memungkinkan mereka menyetor dividen fantastis lebih dari Rp 826 miliar.
Merosotnya profitabilitas itu adalah kerugian bagi daerah. Setiap rupiah modal rakyat yang dikelola bank seharusnya menghasilkan imbal hasil yang kompetitif untuk menutupi celah fiskal daerah, namun yang terjadi justru hasil yang semakin mini.
Ketentuan OJK mendorong bank untuk mengoptimalkan aset produktif melalui fungsi intermediasi.
Namun, laporan tahun 2024 menunjukkan manajemen cenderung sangat konservatif dengan menempatkan dana sebesar Rp 15,98 triliun pada surat berharga atau investasi pasif.
Lonjakan investasi pasif itu menunjukkan bank lebih memilih “bermain aman” daripada menyalurkan kredit ke sektor riil yang lebih berdampak pada ekonomi masyarakat.
Rendahnya imbal hasil aset (ROA) yang hanya 1,47 persen, masih di bawah target rencana bisnis bank sebesar 1,83 persen, mengonfirmasi adanya kegagalan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan maksimal bagi pembangunan daerah.
Stagnasi kinerja itu adalah alarm bagi pemegang saham. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tidak bisa membiarkan aset terbesarnya bekerja di bawah standar.
Bankaltimtara membutuhkan transformasi kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan kepatuhan regulasi OJK dengan keberanian strategis untuk meningkatkan laba.
Penyegaran manajemen menjadi langkah darurat agar modal jumbo yang dimiliki bank benar-benar “bekerja” sebagai solusi fiskal daerah.
Bankaltimtara memerlukan nakhoda baru yang progresif guna memastikan bahwa bank ini kembali menjadi tulang punggung ekonomi yang kontributif bagi pembangunan Kaltim dan Kaltara. (rd)
Editor : Romdani.