KALTIMPOST.ID - Bumi Etam menyimpan potensi luar biasa. Sektor minyak dan gas bumi (migas), batu bara, kelapa sawit, dan ekonomi kreatif terus menjadi kekuatan utama perekonomian daerah yang kini tengah bertransformasi menghadapi dinamika ekonomi global.
Inilah saat yang tepat bagi Kaltim melangkah maju dan itulah mengapa stabilitas politik dan ekonomi menjadi begitu berharga untuk dijaga bersama.
Kajian ekonomi pembangunan telah berulang kali menegaskan bahwa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan. Keduanya saling menopang dan saling memperkuat.
Sebagai akademisi yang mengkaji ekonomi politik, saya merasa perlu menyuarakan satu peringatan mendasar: ketidakstabilan politik adalah musuh terbesar pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Besok Aksi Massa 21 April Terpusat di Dua Titik, Andi Harun Imbau Jaga Fasilitas Publik
Studi Bank Dunia (2023) menegaskan setiap episode ketidakpastian politik yang berkepanjangan di tingkat daerah berkorelasi dengan penurunan realisasi investasi rata-rata 15–25 persen dalam jangka pendek. Ketika kondisi politik terjaga, kepercayaan investor tumbuh, belanja pembangunan berjalan optimal dan daya saing daerah meningkat. Kaltim memiliki semua modal untuk mewujudkan itu, asalkan fondasinya tidak terganggu.
Dalam perspektif geopolitik global, tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kaltim secara khusus semakin kompleks. Perang dagang antarnegara adidaya, volatilitas harga komoditas global, kebijakan efisiensi hingga transisi energi yang memaksa daerah berbasis sumber daya alam untuk berbenah secara cepat, semuanya menuntut respons kebijakan yang konsisten dan terarah.
Gonjang-ganjing politik lokal hanya akan menambah beban ketidakpastian yang sudah tinggi ini. Ada dua isu yang belakangan ramai diperbincangkan mobil dinas Rp 8,5 miliar dan renovasi fasilitas pemerintahan Rp 25 miliar. Keduanya layak mendapat penjelasan yang jernih dan berimbang agar masyarakat dapat menilai secara adil.
Baca Juga: Demo Besar Selasa, Disdikbud Samarinda Atur Pola Belajar SD-SMP
Pada isu mobil dinas, yang perlu diketahui publik adalah bahwa kendaraan tersebut tidak pernah sekalipun digunakan. Gubernur bahkan memilih memakai kendaraan pribadinya sendiri saat menjalankan tugas.
Ketika aspirasi masyarakat mengalir deras, Gubernur Rudy Mas’ud dengan lapang dada meminta maaf secara terbuka dan membatalkan pengadaan pada 2 Maret 2026. Dana Rp 8,49 miliar dikembalikan penuh ke kas daerah.
Pada isu renovasi fasilitas, gambaran yang beredar di media sosial perlu dilengkapi. Anggaran Rp 25 miliar sesungguhnya mencakup 57 item belanja meliputi rumah jabatan Wakil Gubernur, rehabilitasi kantor Gubernur, pendopo penerimaan tamu, dua ruang pertemuan besar berkapasitas ratusan hingga ribuan orang, serta berbagai fasilitas pemerintahan yang sudah lebih dari satu dekade tidak terpakai.
Proses penganggaran pun dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui mekanisme resmi. Bahkan, keputusan Gubernur untuk menempati rumah dinas ketimbang menginap di hotel adalah pilihan yang justru lebih hemat dan efisien bagi keuangan daerah.
Demokrasi yang sehat memang memberi ruang bagi kritik dan hal itu patut dihargai. Namun demokrasi juga menyediakan mekanisme yang bijak: pengawasan DPRD, jalur hukum, dan dialog yang konstruktif. Saluran-saluran inilah yang semestinya digunakan untuk menyampaikan aspirasi, karena hasilnya jauh lebih bermakna dan berkelanjutan bagi kemajuan Kaltim.
Masyarakat sipil, tokoh adat, akademisi, dan pelaku usaha sesungguhnya adalah penjaga sejati stabilitas ini. Bukan dengan membungkam suara, melainkan dengan memastikan setiap suara disalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.
Stabilitas politik dan ekonomi Kaltim adalah warisan yang kita bangun hari ini untuk generasi yang akan datang. Mari kita jaga bersama karena kemakmuran Kaltim esok hari bermula dari pilihan bijak yang kita ambil hari ini. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo