KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Bank Indonesia (BI) tidak hanya mengatur kebijakan moneter di tingkat nasional, tetapi juga berperan langsung menjaga daya beli masyarakat hingga ke level rumah tangga. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Kaltim, Abraham Wahyu Nugroho.
Dia menjelaskan, tugas utama BI pada dasarnya sederhana, yakni menjaga nilai rupiah tetap stabil, baik terhadap mata uang asing maupun terhadap barang dan jasa. “Tujuan kami itu mengendalikan agar uang tetap stabil. Stabil terhadap nilai tukar mata uang asing dan juga stabil terhadap barang dan jasa,” ujarnya saat Kick Off Peningkatan Produktivitas Pangan Strategis (Padi dan Cabai) Berbasis Bio-invigorasi Benih Terintegrasi Sistem LEISA, Rabu (22/4).
Menurut Abraham, stabilitas tersebut penting agar nilai uang yang dimiliki masyarakat tidak tergerus dari waktu ke waktu. Dia memberi ilustrasi sederhana, bahwa nilai uang hari ini seharusnya tetap memiliki daya beli yang sama di masa mendatang. “Kita berupaya agar setiap rupiah yang kita keluarkan itu tahun depan nilainya juga sama,” katanya.
Namun, tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas tersebut adalah inflasi atau kenaikan harga barang. Pihaknya pun memetakan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Bumi Etam. “Barang-barang penyumbang inflasi di Kaltim itu antara lain padi, cabai, bawang merah, bahkan yang di luar nalar seperti ikan layang,” ungkapnya.
Dia menegaskan, inflasi menjadi musuh bersama karena langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian harga komoditas strategis menjadi fokus penting BI bersama pemerintah daerah.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan BI adalah mendukung peningkatan produktivitas pangan lokal, khususnya komoditas yang sering memicu inflasi seperti padi dan cabai. Program itu diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok sehingga harga tetap stabil.
“Kita hadir untuk meningkatkan produktivitas padi dan cabai supaya stoknya mencukupi, harganya tidak naik, dan masyarakat bisa membeli dengan harga yang wajar,” tegas Abraham.
Dia menambahkan, upaya pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh BI. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha dan petani. “Sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh mitra kerja diharapkan meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” tandasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani