KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pelaku industri pariwisata mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Kenaikan pajak di saat nilai tukar rupiah tertekan dinilai dapat memperlambat pemulihan sektor pariwisata yang baru bangkit setelah pandemi.
Disampaikan Owner Trans Borneo Adventure Tours & Travel Joko Purwanto, saat ini para pelaku usaha wisata menghadapi tekanan berlapis. Selain daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, pelaku usaha juga harus menghadapi kenaikan berbagai biaya operasional akibat penguatan dolar.
“Sekarang ekonomi lagi susah. Pelaku usaha menjerit karena banyak tekanan yang datang bersamaan. Dolar naik, biaya operasional naik, sementara ada wacana kenaikan pajak yang tentu semakin memberatkan,” ucap Joko.
Baca Juga: Kadin Balikpapan Diminta Kompak Hadapi Arus Investasi IKN, Pengusaha Lokal Jangan Jalan Sendiri
Menurut Joko, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Setiap kenaikan biaya pada transportasi, akomodasi maupun jasa pendukung akan langsung memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya.
Ia menilai pemerintah perlu mencari alternatif sumber penerimaan negara tanpa harus membebani sektor usaha yang sedang berupaya bertahan.
“Masih banyak sumber penerimaan lain yang bisa dioptimalkan. Misalnya sektor mineral dan sumber daya alam yang potensinya masih sangat besar. Jangan sampai sektor yang sedang berjuang bangkit justru semakin terbebani,” lanjutnya.
Joko menjelaskan bahwa dampak tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku wisata domestik, tetapi juga pelaku inbound tourism yang melayani wisatawan mancanegara.
Baca Juga: Dishub Samarinda Soroti Parkir Liar di Jalan Slamet Riyadi, Kafe Nasional Terancam Dipanggil
Meski pelemahan rupiah secara teori dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata murah, kenyataannya biaya operasional yang meningkat membuat keuntungan tersebut tidak terasa.
“Hotel naik, biaya transportasi naik, harga barang juga naik. Jadi meskipun dolar menguat, keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kenaikan biaya yang harus ditanggung,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat mengurangi daya saing destinasi wisata Indonesia di tengah persaingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang juga agresif menarik wisatawan internasional.
“Pariwisata itu sektor yang menghasilkan devisa. Kalau ingin ekonomi tumbuh, maka sektor ini harus didorong dengan kebijakan yang mendukung,” katanya.
Joko berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pelaku usaha.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan sektor-sektor produktif untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga: Kemenkum Kaltim Percepat Perlindungan Produk Unggulan KDMP Bontang
“Kami berharap pemerintah melihat kondisi riil di lapangan. Pariwisata baru mau bangkit, jangan sampai kehilangan momentum karena kebijakan yang kurang tepat,” tuturnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo