SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Upaya tersebut dilakukan mulai dari operasi pasar, pasar murah hingga memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan.
Disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim Ali Wardana, salah satu langkah yang terus dilakukan adalah stabilisasi harga di tingkat konsumen. Program tersebut dijalankan secara bersama-sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam TPID.
“Untuk antisipasinya kita melakukan langkah-langkah stabilisasi harga di level-level konsumen di Kaltim. Jadi kita lakukan langkah-langkah tersebut stabilisasi harga melalui operasi pasar kemudian pasar murah,” sebutnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memperkuat komunikasi dengan daerah penghasil untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia. Salah satu kerja sama yang saat ini terus berjalan dilakukan dengan Jawa Barat. “Kita lakukan kerja sama antar daerah dalam rangka memastikan kepastian barang kebutuhan pokok itu tetap ada,” kata Ali.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Kaltim mengaku terus memperkuat sistem pemantauan harga agar potensi gejolak dapat diantisipasi lebih awal. Ekonom Senior BI Kaltim Azhari Novy Sucipto menyebut pihaknya memiliki sistem pemantauan mingguan terhadap komoditas yang berpengaruh besar terhadap masyarakat.
“Nah, ini kita ada namanya early warning system (EWS). Ini kita kasih asesmen di situ, pergerakan harga-harga yang memang berpengaruh cukup besar terhadap masyarakat di Kaltim,” ujar pria yang dipanggil Ovy itu.
Tidak hanya itu, BI dan TPID juga mengembangkan sistem pengendalian inflasi baru bernama Mandau Kaltim. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau kondisi neraca pangan, perkembangan harga hingga prediksi pasokan ke depan. “Mandau Kaltim ini kita coba melihat neraca pangan Kaltim dan prediksinya ke depan, lalu juga kita melakukan pemantauan harga-harga dari mulai harga di produsen sampai dengan di harga konsumen,” jelasnya.
Menurutnya, sistem tersebut diharapkan mengubah pola pengendalian inflasi yang selama ini cenderung bersifat reaktif. Dengan dukungan data yang lebih lengkap, pemerintah bisa mengantisipasi potensi kekurangan pasokan sebelum berdampak pada kenaikan harga.
“Jadi kita bisa mengantisipasi ke depan nih harga-harga pangan itu akan seperti apa. Dan tentunya nanti kita di TPID juga tidak menjadi pemadam kebakaran lagi,” tegasnya.
Selain pemantauan, BI dan pemerintah daerah juga mengoptimalkan berbagai instrumen lain seperti fasilitasi distribusi pangan, subsidi angkut dan kerja sama antar daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan tetap tersedia sekaligus menahan tekanan harga pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi. (*)
Editor : Ismet Rifani